Jepang Sahkan Rancangan Strategi Keamanan Siber Baru, Sebut China, Rusia dan Korut sebagai Ancaman

Pemerintah Jepang mengadopsi rancangan strategi keamanan siber yang akan berlaku untuk tiga tahun ke depan, dan untuk pertama kalinya secara terbuka menyebut China, Rusia dan Korea Utara sebagai ancaman serangan siber pada Senin (27/9) waktu setempat.

Strategi tersebut, yang diharapkan akan segera disahkan oleh Kabinet, mengatakan bahwa situasi di dunia maya mengandung risiko yang berkembang pesat menjadi situasi kritis, dan bahwa ketiga negara - China, Rusia, Korut - diduga terlibat dalam aktivitas siber yang bermusuhan.

"Jepang akan mengambil tindakan penanggulangan yang keras dengan menggunakan setiap cara dan kemampuan efektif yang tersedia, termasuk tanggapan diplomatik dan penuntutan pidana," menurut isi strategi terbaru itu, seperti dikutip dari Japan Times.

Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato dalam pernyatannya mendesak anggota Markas Strategis Keamanan Siber untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah sambil memberikan pertimbangan yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan publik dan terus menerapkan langkah-langkah yang dinyatakan dalam strategi baru tersebut.

Dalam kesempatan itu Kato juga mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade yang baru berlangsung aman dari serangan siber.

"Jepang tidak mengkonfirmasi adanya serangan siber yang mempengaruhi Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade musim panas ini," katanya.

Ditulis dalam rancangan strategi itu, sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, Jepang akan mempercepat kerja sama di lapangan dengan mitranya dalam kerangka Quad - Amerika Serikat, Australia dan India - serta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merujuk pada pengaruh China yang semakin besar.

Strategi yang akan menggantikan strategi saat ini yang diadopsi pada Juli 2018, memicu kritik dari China yang mengatakan itu sebagai “fitnah tanpa dasar” terhadap China dan Rusia ketika disusun pada Juli.