Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah harus segera dilakukan pemerintah dengan cara melobi pemerintah Arab Saudi. Apalagi, Arab Saudi telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu.
Begitu desak Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang merasa sedih lantaran jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin Arab Saudi.
“Pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," tegasnya kepada wartawan, Sabtu malam (25/9).
“Pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," tegasnya kepada wartawan, Sabtu malam (25/9).
Sinergitas kementerian terkait juga diperlukan mengingat urusan umrah dan haji melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan.
Secara teknis, urainya, di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia.
“Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ungkap dia.
Untuk saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna.
Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.
"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tutur Senator asal Jawa Timur itu.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar LaNyalla yakin lobi yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik.
"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," ucap dia.
