Berita

Ketum DPP Prima Agus Jabo Priyono (podium) saat melantik pengurusnya/RMOL

Politik

Prima: Percuma Ada Keanggotaan Khusus DPR Papua Jika Tidak Diberi Hak Bersuara

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 17:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pengurus Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Prima) kecewa sekaligus prihatin dengan cara pandang pemerintah pusat, yang sampai sekarang masih memaksakan kehendak melalui regulasi khusus soal Papua.

Dikatakan Jurubicara Prima Arkilaus Baho, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah soal pengangkatan orang asli Papua dalam keanggotaan dalam DPR Papua.

Khusus soal kewenangan jalur pengangkatan, dikatakan Arki, mereka nantinya tidak diberikan hak legislasi, anggaran, hak menjadi pimpinan fraksi maupun DPR Papua. Hal ini, sekalipun sudah ada kewajiban seperempat dari anggota DPR Papua harus warga asli Papua.


"Ibarat kuota seperempat (dari anggota DPR Papua) yang diamanatkan, mereka yang direkrut nantinya hanya duduk diam, terikat dan dirantai, mulut mereka disumbat," ujar Arki dalam keterangannya.

Informasi yang diklaim Arki sebagai bocoran dari draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua, seharusnya ditolak.

Pasalnya, dengan tidak ada hak dalam legislasi, maka percuma ada anak asli Papua di DPR Papua.

"Tahun 2019 sudah diserukan resolusi Dewan Rakyat Papua, maka itu kami tidak setuju bila jalur pengangkatan otsus di tingkat kabupaten kota tak punya hak apa-apa," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum DPP Prima Agus Jabo Priyono. Menurutnya, hak politik masyarakat Papua harus diberikan perlakukan berbeda dengan adanya otonomi khusus.

Papua, kata Agus Jabo, berbeda dengan Aceh yang memiliki kekhususan dan hak politik masyarakatnya diwadahi partai politik lokal. Sementara Papua, hak politiknya diwakili putra daerah melakui suku dan marga.

"Berbeda dengan Aceh yang aspirasi masyarakatnya diwadahi dalam partai lokal, kekhususan Papua adalah mewadahi kepentingan masyarakat Papua melalui kelembagaan suku dan marga," kata Agus Jabo.

Sambung Agus Jabo, pemerintah harus mengubah cara pandang, dari nasionalisme teritorial menjadi nasionalisme kesejahteraan. Hal ini, untuk melibatkan langsung rakyat Papua untuk menentukan cara pembangunan terbaik untuk daerahnya.

"Suara dan kehendak orang asli Papua harus didengar, dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengatur nasibnya dengan melibatkan masyarakat adat, suku dan marga, terlibat dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya