Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/RMOL
Langkah hukum yang akan dicoba-coba lagi oleh barisan Moeldoko, setelah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum dengan mengajukan gugatan baru ke Mahakamah Agung (MA), ditanggapi Partai Demokrat.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menanggapi pernyataan Yusril yang menyatakan akan mengambil langkah terobosan dalam dunia hukum dalam persoalan sengketa partai politik.
Yusril mengaku akan melakukan uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke MA, dan sudah mendapat persetujuan dari empat orang bekas kader Partai Demokrat yang kini berada di barisan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
Menurut Andi Arief, langkah hukum yang dijelaskan Yusril tersebut hanya upaya sia-sia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sudah diakui negara melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
"Bukan terobosan hukum, tetapi Prof. Yusril ihza Mahendra sedang membangun fiksi terhadap SK Menkumham soal beberapa pasal AD/ART yang sudah disahkan resmi oleh negara," ujar Andi Arief dalam akun Twitternya, Kamis malam (23/9).
Karena itu, Andi Arief memastikan upaya dari para kelompok yang mengklaim telah melaksanakan acara yang disebut-sebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, akan terbantahkan dengan upaya-upaya hukum yang diambil DPP Partai Demokrat.
"Dalam waktu dekat tim hukum Partai Demokrat akan menjawab dan siap menghadapi," demikian Andi Arief.
