Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim/Net

Politik

Meski Muncul Klaster Covid-19 di Ribuan Sekolah, Nadiem Tetap Lanjutkan PTM

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Terjadinya penularan Covid-19 dalam proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah tingkat dasar hingga menengah di daerah tak membuat pemerintah menarik kebijakan PTM.

Justru, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim menyatakan, PTM harus terus dilaksanakan utuk sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum ditemukan adanya penularan atau klaster Covid-19.

Padahal, pihaknya mencatat hingga Senin (20/9) terdapat 1.296 dari total 46.500 sekolah yang menyelenggarakan PTM melaporkan terjadi penularan Covid-19 di lingkungan belajar.

Jika dirinci, mayoritas klaster Covid-19 terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 581 sekolah. Sementara sisanya di SMP 241 sekolah dan SMA 107 sekolah.

Bahkan, hal ini sudah menjadi perhatian serius berbagai kalangan termasuk dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kita monitor temuan itu. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih harus jalan, terbuka," ujar Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Namun begitu, Nadiem mengatakan bahwa sekolah yang ditemukan klaster Covid-19 harus menghentikan sementara proses PTM yang sudah berjalan.

"Ya harus ditutup segera. Memang seperti itu," imbuhnya.

Menganai temuan kalster Covid-19, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI, Prof. Zubairi Djoerban menyayangkan kebijakan PTM yang diputuskan pemerintah melalui Kemendikbudristek berujung timbulnya klaster Covid-19.

"Ini yang dikhawatirkan. Apalagi siswa di bawah 12 tahun yang akan menghadapi peningkatan risiko infeksi tanpa perlindungan vaksin," ujar Zubairi melalui akun Twitternya, Kamis (23/9).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini berharap, kejadian yang telah menimpa 1.296 sekolah tersebut bisa menjadi pembelajaran.

Bahkan dengan tegas, sosok yang kerap disapa Prof. Beri ini meminta pemerintah untuk tetap bisa mempertimbangkan secara matang setiap penetapan kebijakan di masa pandemi sekarang.

"Semoga kita punya mitigasi untuk ini, sehingga fasilitas medis tidak dibanjiri anak-anak. Jangan buru-buru. Sabar," demikian Zubairi berharap.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya