Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim/Net

Politik

Meski Muncul Klaster Covid-19 di Ribuan Sekolah, Nadiem Tetap Lanjutkan PTM

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Terjadinya penularan Covid-19 dalam proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah tingkat dasar hingga menengah di daerah tak membuat pemerintah menarik kebijakan PTM.

Justru, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim menyatakan, PTM harus terus dilaksanakan utuk sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum ditemukan adanya penularan atau klaster Covid-19.

Padahal, pihaknya mencatat hingga Senin (20/9) terdapat 1.296 dari total 46.500 sekolah yang menyelenggarakan PTM melaporkan terjadi penularan Covid-19 di lingkungan belajar.


Jika dirinci, mayoritas klaster Covid-19 terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 581 sekolah. Sementara sisanya di SMP 241 sekolah dan SMA 107 sekolah.

Bahkan, hal ini sudah menjadi perhatian serius berbagai kalangan termasuk dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kita monitor temuan itu. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih harus jalan, terbuka," ujar Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Namun begitu, Nadiem mengatakan bahwa sekolah yang ditemukan klaster Covid-19 harus menghentikan sementara proses PTM yang sudah berjalan.

"Ya harus ditutup segera. Memang seperti itu," imbuhnya.

Menganai temuan kalster Covid-19, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI, Prof. Zubairi Djoerban menyayangkan kebijakan PTM yang diputuskan pemerintah melalui Kemendikbudristek berujung timbulnya klaster Covid-19.

"Ini yang dikhawatirkan. Apalagi siswa di bawah 12 tahun yang akan menghadapi peningkatan risiko infeksi tanpa perlindungan vaksin," ujar Zubairi melalui akun Twitternya, Kamis (23/9).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini berharap, kejadian yang telah menimpa 1.296 sekolah tersebut bisa menjadi pembelajaran.

Bahkan dengan tegas, sosok yang kerap disapa Prof. Beri ini meminta pemerintah untuk tetap bisa mempertimbangkan secara matang setiap penetapan kebijakan di masa pandemi sekarang.

"Semoga kita punya mitigasi untuk ini, sehingga fasilitas medis tidak dibanjiri anak-anak. Jangan buru-buru. Sabar," demikian Zubairi berharap.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya