Berita

Komisioner KPU, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Anggaran Pemilu 2024 Dipangkas Jadi Rp 8 Triliun, KPU Tutup Kemungkinan Tahapan Dimulai Awal Tahun Depan

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 16:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jadwal pencoblosan Pemilu Nasional tahun 2024 masih menggantung, karena belum ada kata sepakat antara penyelenggara, pemerintah, dan DPR RI.

Alhasil, mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 ini masih tarik ulur, mengingat di satu sisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merancang hari pencoblosan jatuh 21 Februari 2024. Sementara, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menginginkan bulan April 2024, sama seperti Pemilu 2019.

Dalam Diskusi Series Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Tarik Ulur Pemilu 2024", Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan, kesepakatan dalam penentuan jadwal Pemilu sangat penting, karena erat kaitannya dengan kepastian waktu dimulainya tahapan Pemilu.


"Karena dari situ, tarikan ke UU (7/2017 tentang Pemilu) mengenai batas waktu kapan dimulainya tahapan pemilu, yaitu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan, itu sangat penting," ujar Hasyim dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/9).

Hasyim pun juga menampik anggapan yang menyebut hari H pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 adalah kehendak KPU. Dia menegaskan, tanggal tersebut hanyalah rancangan yang dibuat penyelenggara untuk mengetahui tahapan demi tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sehingga, dia menuturkan bahwa KPU telah membuat beberapa opsi setelah menerima usulan dari Mendagri M. Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pekan lalu. Di mana, selain tanggal 21 Februari juga dibuat assesmen hari H pencoblosan di bulan April 2024.

"Assesmennya yang disiapkan 21 Februari 2024, tahapan pemilu dimulai awal tahun 2022. Kemudian pendaftaran parpol di bulan Agustus," papar Hasyim

"Kalau menggunakan skema sebagaimana Pemilu 2019, katakanlah pencoblosannya April, kegiatan pendaftaran parpol menjadi Oktober 2022, ancangannya begitu," sambungnya.

Akan tetapi, karena dalam perkembangannya usulan KPU mengenai besaran anggaran Pemilu dipangkas dari Rp 13 Triliun menjadi Rp 8 triliun pada tahun 2022, maka Hasyim sanksi skema pelaksanaan Pemilu yang pertama disiapkan KPU, yaitu pencoblosan 21 Februari 2024, bisa terealisasi.

"Kalau kita lihat skema anggaran Pemilu yang sekarang ini sudah ditetapkan, the most posible-nya itu tahapan pemilu dimulai awal 2022 sudah tidak mungkin," tuturnya.

Namun, Hasyim tidak menutup kemungkinan pada awal tahun depan akan ada kegiatan-kegiatan persiapan menuju masuknya tahapan Pemilu 2024, tapi belum masuk ke skema tahapan yang seyogiyanya ada.

"Kalau demikian halnya, kemungkinannya tahapan itu dimulai Juli, kalau Juli pendaftaran di bulan Agustus 2022, itu kalau dengan design yang ada. Kalau pola 2019, maka pendaftaran parpol Oktober 2022," demikian Hasyim Asyari.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya