Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon/RMOL
Undang Undang 2/2021 Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dikhawatirkan bukan menjadi solusi menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua.
Pasalnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap persoalan di Bumi Cenderawasih itu masih jauh tertinggal dari gerakan yang menginginkan referendum itu sendiri.
Begitu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis siang (23/9).
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang, jujur kita tertinggal dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri. Saya khawatir UU Otsus yang baru ini bukan jawaban," kata Effendi.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kompleksitas persoalan di Papua pada dasarnya sulit membuat definisi tunggal jika bicara tentang Papua.
Oleh karenanya, strategi dan pendekatan yang seharusnya dilakukan pemerintah tidak boleh tertinggal dari upaya gerakan-gerakan referendum Papua itu sendiri.
"Kita semakin mengerdilkan mereka seperti teroris. Kita jangan kemudian mudah menterminologikan, menstigmakan dengan kelompok yang ada di Poso misalnya, yang memang aksinya teror," tuturnya.
Baginya, gerakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua itu dilakukan secara terpadu. Bahkan, belakangan ini suara-suara yang mendengungkan isu Papua di sidang umum PBB sudah cukup kuat.
Oleh karenanya, dibutuhkan kerja ekstra dari pemerintah untuk benar-benar meredam persoalan yang terjadi di Papua.
"Kita agak sulit menarik simpati masyarakat yang boleh dikatakan banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok mereka," demikian Effendi.
Hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut, antara lain pengamat intelijen UI, Ridlwan Habib dan anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
