Berita

Penanganan pasien Covid-19/Ist

Publika

Memastikan Peran Negara Post Pandemi

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 11:57 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

DITUNTUT hadir! Begitulah harapan publik pada peran negara di masa pandemi.

Problematika kesehatan dalam periode penularan wabah, membalik situasi. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengelak dari kewajiban melindungi warga negara, dengan berbagai kapasitas kemampuannya.

Prinsip salus populi suprema lex esto -keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi diterjemahkan secara eksplisit bagi pemenuhan kepentingan publik. Meski ada saja tangan-tangan jahat yang mengutip keuntungan dari kesulitan yang terjadi. Kekuasaan dipaksa berpikir serta bekerja lebih keras.


Dalam upaya menyelamatkan hajat hidup publik yang terkulai karena sengat pandemi, langkah agresif dengan tekad whatever it takes diterjemahkan. Alokasi anggaran difokuskan pada upaya mengatasi pandemi serta dampaknya, termasuk dengan melebarkan ruang defisit anggaran. Langkah akrobatik.

Pada akhirnya, kita menilai apakah situasi landai dari kasus pandemi di tanah air merupakan sebuah keberhasilan?

Di rentang waktu yang singkat, kita melihat korelasi kebijakan dengan penurunan penularan. Tetapi ini bukan masa yang tepat untuk bertepuk dada. Perlu waspada dan berhati-hati.

Pengalaman sejarah di masa lalu, memberikan pelajaran penting bahwa manusia kerap kali lupa ketika selesai menghadapi tahun-tahun wabah.

Hal tersebut membuat kita berulang kali tergagap saat sebuah wabah baru hadir kembali, seolah berulang. Memori serta pengetahuan kita terbatas.

Gelombang Ketiga (?)

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dicermati adalah apakah terdapat potensi bagi kemunculan susulan paparan wabah selanjutnya?

Tidak ada yang memiliki kapasitas presisi untuk memastikan jawaban tersebut secara hitam-putih. Kita bahkan tidak mampu memprediksi gelombang kedua yang lalu. Harapan terbesarnya adalah gelombang lanjutan yang masih mungkin terjadi, dalam volume yang lebih rendah dan mampu dikelola penanganannya.

Komposisi terpenting berhadapan dengan pandemi mengharuskan (i) intensifikasi vaksinasi massal, (ii) adaptasi perilaku protokol kesehatan, dan (iii) penguatan pola pola tes dan pelacakan publik. Kombinasi ketiganya bersifat mutlak.

Realitas baru yang harus kita pahami adalah mekanisme pertahanan hidup virus bersifat biner, antara hidup dan mati. Siklus hidup virus dalam relasi dengan makhluk inang tempat berkembang biak berada pada pilihan (i) virus hidup-inang mati atau (ii) virus mati-inang hidup, tidak ada opsi lain.

Sebagai bekal kemampuan hidup berkelanjutan, virus melakukan mutasi untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Di titik tersebut, ilmu pengetahuan memiliki nilai signifikan untuk dapat mengantisipasi virus baru, sekaligus melokalisir potensi dampak kesehatan yang dapat terjadi.

Di bagian hulu, pola dan budaya hidup bersih sehat publik harus menjadi pakem baru yang tidak bisa dipisahkan sebagai bentuk formula dasar untuk bisa mengatasi masalah wabah. Hal ini disebabkan alasan (i) sains tidak hadir secara tiba-tiba, (ii) pengetahuan bersifat kolektif dan akumulatif.

Great Reset

Pandemi membuka ruang refleksi akan kelemahan model kehidupan modernitas yang kita jalani saat ini. Dalam kajian Schwab & Malleret, 2020, Covid-19: The Great Reset mengungkapkan bahwa tekanan wabah menyebabkan kehidupan yang timpang dalam kesenjangan.

Pergerakan di masa pandemi mengalami perlambatan, kondisi itu mengingatkan kita kembali untuk memutar ulang pola kehidupan di masa depan. Solusi yang ditawarkan (i) pembentukan pasar yang lebih adil, (ii) memastikan kesetaraan dan keberlanjutan, serta (iii) memanfaatkan teknologi 4.0 bagi agenda kepentingan publik.

Pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara inklusif, adil dan berorientasi pada kesinambungan alam akan menjadi kunci transformasi yang lebih baik bagi dunia setelah pandemi berlalu. Lebih jauh lagi, dibutuhkan kepemimpinan serta tata pemerintahan yang mengedepankan tujuan-tujuan sosial.

Kita tentu tidak bisa bergantung pada fase kekebalan kelompok -herd immunity sebagaimana masa dimana wabah berkuasa.

Era post pandemi perlu membuka ruang kembali untuk memikirkan dan memastikan peran negara secara integral bagi kepentingan pemilik kuasa negara, yang dengan itu kekuasan menjadi tidak terpisahkan dari akar legitimasinya yakni masyarakat.

Penulis sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya