Berita

Politisi PKS, Tifatul Sembiring/Net

Politik

Mantan Menkominfo: Bukan Tidak Suka Indonesia-China Mesra, Tapi Kita Jangan Ada di Bawah Pengaruh Satu Negara

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bahwa ada kelompok yang tidak suka dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan mesra dengan China di berbagai sektor mendapat respons dari politisi PKS, Tifatul Sembiring.

Menurutnya. kelompok yang dimaksud bukan tidak suka dengan hubungan mesra Indonesia dan China. Melainkan ingin mengingatkan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

“Bukan tak suka, bang. Sifat politik LN kita kan bebas aktif. Jadi boleh dg negara manapun, TAPI jangan dibawah pengaruh satu negara saja,” ujarnya dalam lewat akun Twitter pribadi, Kamis pagi (23/9).


Menurutnya, selama untuk kebaikan bangsa dan negara, semua pasti akan didukung oleh rakyat.

Sementara yang terjadi selama ini, rakyat protes lantaran tenaga kerja asing (TKA) asal China terus berdatangan, sementara di satu sisi orang Indonesia banyak yang menganggur.

“Yg sering diprotes itu kan soal TKA China dtg ber duyun2. Orang kita nganggur,” tegas mantan menkominfo itu.

TB Hasanuddin sempat mengurai bahwa ada kelompok yang tidak suka dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan mesra dengan China.

Contohnya seperti ada penggiringan opini yang berseliweran di media sosial (Medsos) yang memuat narasi dengan menyebarkan narasi kalau rezim ini adalah antek komunis hanya karena dekat dengan China.

Di satu sisi, ada juga publik yang mendesak pemerintah agar bergabung dengan kelompok Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia dan membentuk poros (AUKUSI).

Sementara baginya, pemerintah harus mengambil sikap dengan cara diplomasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil keuntungan tensi politik yang kian memanas antara China dan Amerika Serikat berkaitan dengan AUKUS.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya