Berita

Ilustrasi UUD 1945/Net

Politik

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 22:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ikhtiar mendorong wacana Amandemen UUD 1945 tampak semakin serius. Setidaknya dapat kita lihat dari konsensus yang terbangun antar Partai Politik koalisi pemerintah.

Alasan yang melatarbelakangi munculnya wacana amandemen UUD 1945 adalah keinginan untuk mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 1945 dengan mendorong pemberlakuan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pembentukan PPHN diusulkan menjadi kewenangan MPR yang diatur dalam konstitusi. Namun, untuk mengatur kewenangan MPR tersebut diperlukan amandemen konstitusi yang sifatnya terbatas.

Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat menilai, penerapan PPHN akan lebih cocok untuk rezim otoriter seperti di era Orde Baru.

Pandangan yayan, PPHN tak relevan diterapkan pada masa reformasi yang telah mengalami berbagai macam perubahan politik dan sistem ketatanegaraan.

Lebih lanjut Yayan menjelaskan, tidak relevannya PPHN karena saat diberlakukan arah pembangunan nasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Selain itu, nantinya Presiden akan kembali menjadi mandataris MPR.

Dengan demikian, pemilihan presiden secara langsung menjadi tidak relevan dan PPHN akan mengacaukan sistem presidensial.  

“Sesuatu yang sudah kita tinggalkan selepas Orde Baru. Sistem ketatanageraan kita akan condong kepada legislative heavy, dimana MPR memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan merumuskan pembangunan," terang Yayan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/9).

Bacaan Yayan, jika GBHN dihidupkan kembali maka pendulum sistem pemerintahan akan bergerak kembali ke arah parlementer dan merusak sistem presidensial yang selama ini dibangun.

Padahal, sistem presidensial telah terbukti berhasil dalam membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis karena Presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung, bukan kepada lembaga negara.

Menurut penilaian Yayan, Paradigma bernegara kita telah berubah, tidak lagi menganut prinsip supremasi MPR, melainkan supremasi konstitusi.

Dalam pandangan Yayan, konstitusi UUD 1945 menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Apalagi, secara politik, kita telah memiliki seperangkat sistem yang memastikan terciptanya kesinambungan dalam rencana pembangunan tanpa pemberlakuan PPHN.

Ia melihat, semua gambaran ideal soal pemberlakuan PPHN yang dikemukakan oleh elite politik tak lebih hanya sebagai jebakan romantisme masa lalu yang justru kontraproduktif dengan iklim politik dewasa ini.

“Jangan sampai dalih pemberlakuan PPHN melalui amandemen UUD 1945 justru menjadi pintu gerbang kebangkitan kembali otoritarianisme yang dulu pernah menjadi sejarah kelam politik di Indonesia," pungkas Yayan.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

Kecewa Jokowi ke Kalimantan, Mahasiswa: Pengkhianat!

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:34

UPDATE

China Waspada, 11 Provinsi Kembali Dikepung Virus Corona

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:29

Ketua Fraksi PAN Minta Presiden Jokowi Tegur Menag Yaqut

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:27

Pemimpin Oposisi Sesalkan Pengusiran 10 Dubes: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:20

Walikota Distrik Klaipeda Lithuania yang Ditahan karena Pelanggaran Perbatasan Akhirnya Dibebaskan

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:00

Ponsel Jurnalis NYT Diretas Malware Israel, Peneliti Tuding Arab Saudi sebagai Biang Kerok

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:51

Delegasi PBB Tekan Junta Militer Mali untuk Kembali pada Demokrasi

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27

Ini Cara Nasdem Jabar Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:57

Kebakaran Kapal Kargo Muntahkan Gas Beracun, Petugas Kanada Pasang Zona Darurat

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:54

Dedi Kurnia: Nihilkan Keberagaman Indonesia, Yaqut Tak Layak Jadi Menteri

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:45

Pilih Pelita

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:13

Selengkapnya