Berita

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September/Repro

Politik

Komitmen Tuntaskan Masalah Agraria, Jokowi ke Penegak Hukum: Jangan Ada yang Membeking Mafia Tanah!

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Memberantas mafia tanah menjadi satu komitmen peemrintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," ujar Jokowi.

Bahkan, Jokowi memperingatkan aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar tidak ikut bersekongkol dengan mafia tanah. Akan tetapi, ia meminta agar kasus-kasus mafia tanah diusut tuntas.

"Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," tegasnya.


Tak cuma itu, Jokowi juga menegaskan komitmen negara untuk serius menyelesaikan persoala konflik agraria yang ada, serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, guna memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Menganai itu, mantan Wali KOta Solo ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan penolakannya terhadap konflik agraria yang terjadi di banyak daerah yang terus berlangsung dan tak kunjung usai.

"saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," ucapnya.

Karena itu, Jokowi memastikan bahwa dalam setiap Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kepastian hukum terhadap lahan, dirinya meminta kepala daerah untuk  menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada.

"Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini," tandasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya