Berita

Ruang sidang PBB/Net

Dunia

Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 16:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut itu seolah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu (22/9), Korea Utara mengatakan bahwa AS dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional.

“Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka,” kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Yonhap.

Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai ‘kejahatan hak asasi manusia’ yang dilakukan oleh AS dan Barat tersebut, yaitu: “memaksa sekitar 470.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan ke dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih dari 10 juta pengungsi.”

Kementerian luar negeri menyebut hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis  yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau lalu mengatakannya sebagai produk 'demokrasi’.

Pernyataan Korut mengacu pada pertemuan DK PBB yang diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul, yang sekarang berada di bawah kendali Taliban setelah AS menarik pasukannya dari negara yang dilanda perang akhir bulan lalu.

Pada pertemuan tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperbaharui mandat Misi Bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif dan penegakan hak asasi manusia.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya