Berita

Ruang sidang PBB/Net

Dunia

Korea Utara: AS dan Barat Bicara Soal Penegakan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Sementara Mereka Melanggarnya

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 16:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut itu seolah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu (22/9), Korea Utara mengatakan bahwa AS dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional.

“Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka,” kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Yonhap.


Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai ‘kejahatan hak asasi manusia’ yang dilakukan oleh AS dan Barat tersebut, yaitu: “memaksa sekitar 470.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan ke dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih dari 10 juta pengungsi.”

Kementerian luar negeri menyebut hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis  yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau lalu mengatakannya sebagai produk 'demokrasi’.

Pernyataan Korut mengacu pada pertemuan DK PBB yang diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul, yang sekarang berada di bawah kendali Taliban setelah AS menarik pasukannya dari negara yang dilanda perang akhir bulan lalu.

Pada pertemuan tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang memperbaharui mandat Misi Bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif dan penegakan hak asasi manusia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya