Berita

Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio/Net

Politik

Saran Eko Patrio untuk Giring Ganesha agar Tidak Asal Menyerang Anies Baswedan

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menyampaikan kritik merupakan hak warga di negara demokratis seperti Indonesia. Hanya saja, sebaik-baiknya kritik adalah disertai dengan tawaran solusi.

Begitu dikatakan Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio merespon kritik Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Menurut saya lebih baik kalau pun mau protes harus ada juga solusinya. Jangan sekadar menyerang," ujar Eko Patrio di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).


Menanggapi tudingan Anies berbohong yang dilemparkan Giring, Eko Patrio mengurai bahwa jika Anies Baswedan memang bermasalah, maka sudah barang tentu proses hukum akan menimpanya.

Tetapi faktanya, sambung Eko Patrio, sampai saat ini tidak ada sama sekali proses hukum apapun terhadap Anies. Sebaliknya, justru Anies menorehkan prestasi mentereng dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta.

“Sampai sekarang kan langsam-langsam saja, artinya kan tidak ada masalah," terangnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan Giring supaya dalam menyampaikan kritik tidak hanya melempar opini. Tetapi, harus memberikan tawaran solusi pada masalah yang dia kritik.

"Sahabat saya Guring, apapun bentuknya kalau mau lakukan sesuatu jangan hanya beropini, tapi juga tawarkan solusinya," pungkasnya.

Giring sempat menyampaikan uneg-unegnya bahwa dia tidak rela jika Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Bahkan Giring menyebut sang gubernur sebagai pembohong.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," kata Giring, Senin kemarin (20/9).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya