Berita

Gubernur DKI Jakarta dengan tenang menghampiri wartawan usai diperiksa sebagai saksi terkait tanah munjul/RMOL

Hukum

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda jauh dengan dua politisi PDI Perjuangan sebelum dan sesudah dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang sedang ditangani.

Dua politisi yang dimaksud adalah, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dan mantan Wakil Ketua Komisi VIII RI Ihsan Yunus yang kini dipindahkan ke Komisi II DPR RI.

Anies telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 pada hari ini, Selasa (21/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saat tiba di Gedung KPK, Anies langsung bergegas menghampiri wartawan yang telah menunggu sebelum masuk ke dalam Gedung KPK.

Tak sampai disitu, setelah diperiksa oleh penyidik, Anies yang masih menggunakan seragam dinas juga menyempatkan menghampiri wartawan dan memberikan pernyataan.

Hal itu berbeda jauh ketika Herman Herry dan Ihsan Yunus saat diperiksa pada beberapa bulan yang lalu.

Di mana, Herman Herry telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 pada Jumat (30/4).

Saat itu, Herman Herry yang mengenakan jas berwarna biru ini diperiksa selama empat jam. Dia berusaha menghindari wartawan saat selesai diperiksa.

Herman Herry hanya menjawab pertanyaan wartawan sembari berjalan dengan cepat untuk menuju ke kendaraannya dan meninggalkan area Gedung KPK.

Pada saat itu, Herman Herry membantah mendapatkan kuota paket Bansos sembako Covid-19.

Sementara untuk Ihsan Yunus, telah diperiksa dalam kasus yang sama seperti Herman Herry. Ihsan Yunus telah diperiksa pada Kamis (25/2) setelah sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Rabu (23/1).

Pada saat itu, Ihsan Yunus yang memiliki nama lengkap M. Rakyan Ihsan Yunus ini diperiksa selama 7,5 jam di Gedung Merah Putih KPK.

KPK mengungkapkan pada saat itu, Ihsan Yunus dicecar terkait pembagian jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Akan tetapi, saat tiba di Gedung KPK, Ihsan Yunus diam seribu bahasa tidak menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan pada saat itu. Ihsan langsung bergegas masuk ke dalam Gedung KPK.

Sama seperti Herman Herry, Ihsan Yunus juga irit bicara saat dilontarkan berbagai pertanyaan oleh wartawan. Pada saat itu, Ihsan Yunus juga sedikit memberikan keterangan kepada wartawan sembari berjalan cepat menuju ke kendaraannya untuk segera meninggalkan area Gedung KPK.

Ihsan Yunus hanya menyatakan dan meminta wartawan untuk bertanya kepada penyidik KPK terkait penggeledahan rumahnya, maupun terkait jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Dari bantahan kedua politisi PDIP tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial maupun dua mantan anak buah Juliari, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Di mana berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Herman Herry dan Ihsan Yunus terbukti mendapatkan jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Herman Herry mendapatkan kuota paket bansos sembako Covid-19 melalui PT Anomali Lumbung Artha yang dikelola oleh kerabatnya bernama Ivo Wongkaren

PT Anomali Lumbung Artha kata Hakim berdasarkan fakta persidangan, merupakan perusahaan titipan Juliari dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket. PT Anomali sendiri ternyata perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.

Selain itu, perusahaan terafiliasinya seperti Junatama Foodia Kreasindo juga memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika memperoleh kuota 1.230.000 paket dan PT  Tara Optima Primago 250 ribu paket.

Sementara PT Dwimukti Grup yang merupakan perusahaan milik Herman Herry yang diklaim oleh saksi Ivo Wongkaren sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.

Selanjutnya PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude kata Hakim, merupakan perusahaan titipan Juliari yang berasal dari Ihsan Yunus selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI pada saat itu dengan penanggungjawabnya adalah Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos sembako.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

Kecewa Jokowi ke Kalimantan, Mahasiswa: Pengkhianat!

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:34

UPDATE

Hari Ini, Azis Syamsuddin dan Ajay Muhammad Priatna Jadi Saksi Kasus Stepanus Robin

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:24

Wibawa Menag Yaqut Naik kalau Mau Minta Maaf kepada Publik

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:11

Fauci: Vaksin Covid Anak Usia 5 hingga 11 Tahun Segera Tersedia pada November

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:04

Kereta Cepat Jakarta Bandung Semoga Tak Senasib Bandara Kertajati

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:57

Israel Mantap Lanjutkan Pembangunan Ribuan Rumah Pemukim Yahudi di Tepi Barat

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:47

China Waspada, 11 Provinsi Kembali Dikepung Virus Corona

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:29

Ketua Fraksi PAN Minta Presiden Jokowi Tegur Menag Yaqut

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:27

Pemimpin Oposisi Sesalkan Pengusiran 10 Dubes: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:20

Walikota Distrik Klaipeda Lithuania yang Ditahan karena Pelanggaran Perbatasan Akhirnya Dibebaskan

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:00

Ponsel Jurnalis NYT Diretas Malware Israel, Peneliti Tuding Arab Saudi sebagai Biang Kerok

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:51

Selengkapnya