Berita

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan/RMOL

Hukum

KPK Tetap Berikan Tunjangan Hari Tua kepada 56 Pegawai yang Diberhentikan

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021 | 10:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun tidak dapat pesangon dan uang pensiun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memberikan tunjangan hari tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun kepada 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menanggapi isu liar soal hak keuangan bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan tunjangan hari tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun," ujar Ali kepada wartawan, Selasa pagi (21/9).

THT merupakan dana tunai yang diberikan kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas atau purna tugas.

"Serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program THT yang besarannya ditetapkan KPK dan pengelolaannya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," jelas Ali.

Pelaksanaan THT tersebut sudah diatur secara rinci melalui Peraturan Komisi (Perkom) 2/2018 tentang THT Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK 390/2018 tentang Alokasi Iuran THT untuk Tim Penasihat atau Pegawai KPK.

Untuk besaran iuran THT setiap bulannya 16 persen dihitung berdasarkan gaji yang terdiri dari 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. Iuran tersebut dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai.

"Pemenuhan hak keuangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK," pungkas Ali.

56 pegawai yang TMS jadi ASN dan 1 pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti pada Mei 2021 akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Hal itu sesuai berdasarkan UU 19/2019 yang pelaksanaannya berlaku selama dua tahun setelah diundangkan.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Mekanisme Pengaduan Terkait Berita pada Media Massa

Kamis, 19 Januari 2023 | 13:57

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Tiba di KPK, Hercules Ancam Hajar Wartawan

Kamis, 19 Januari 2023 | 10:18

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

UPDATE

Jika Jokowi Berani Tendang Nasdem dari Kabinet, Anies Baswedan Makin Berkibar di Mata Rakyat

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:20

Zulhas Beri Kode Erick Thohir Masuk PAN

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:59

Yandri Susanto Perjuangkan KH Mas Abdurrahman jadi Pahlawan Nasional

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:41

Bantah Ali Ngabalin soal Walisongo dari China, NU: Statement Tidak Benar

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:21

Merasa Dihinakan, Anak Haji Lulung Mundur dari PPP

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:59

Seleksi Sekda DKI Menyisakan Tiga Kandidat

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:35

Puluhan Ribu Kader di Cilegon Kumpul, Mardiono Yakin PPP Bangkit pada Pemilu 2024

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:14

Menkeu Sri Mulyani Dukung Langkah BTN jadi Kebanggaan Indonesia

Minggu, 29 Januari 2023 | 14:55

Nasdem Disarankan Keluar dari Kabinet, Agar Jokowi Bernasib seperti Soeharto

Minggu, 29 Januari 2023 | 14:42

Jokowi dan Kapolri Harus Tindak Tegas Sosok "Brigjen" yang Pengaruhi Vonis Ferdy Sambo

Minggu, 29 Januari 2023 | 14:15

Selengkapnya