PKS: Vaksinasi Gotong Royong Harus Dipercepat dan Jangan Korbankan Pekerja

Pengusaha diingatkan untuk memenuhi hak para pekerja dalam mendapatkan akses vaksin gotong royong.

Sejauh ini, capaian vaksin gotong royong masih rendah. Merujuk data Kemenkes, dosis 1 vaksin gotong royong 942.746 (6,28 persen) dan dosis 2 703.096 (4,69 persen) per 17 September 2021.

"Presiden Joko Widodo pernah meminta target vaksin gotong royong 22 juta, sekarang turun 15 juta. Seharusnya ada percepatan pelaksanaan vaksin karena ada hak pekerja yang harus segera mendapatkan vaksin," tutur anggota Komisi IX DPR RI F PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Hal ini penting dilakukan perusahaan karena karyawan yang sudah mendaftar vaksin gotong royong tidak bisa mendaftar program vaksin dari jalur pemerintah.

"Pada saat program vaksin pemerintah semakin gencar, harusnya para pekerja ini mendapatkan haknya lewat vaksin gotong royong. Tapi percepatannya masih perlu diakselerasi," tuturnya.

Ia menuturkan, Kementerian BUMN pada akhir Juli 2021 lalu menyebut stok vaksin gotong royong sudah ada 7 juta dosis. Namun belakangan, ia mendapat laporan ada keterlambatan kedatangan vaksin.

"Terlebih harga vaksin gotong royong untuk perusahaan juga turun dan ada kepastian stok 7 juta. Jangan sampai saling lempar kesalahan dan tanggung jawab dan akhirnya para pekerja yang dikorbankan," tutur Mufida.

Mufida mengingatkan, vaksin gotong royong tidak dipungut biaya bagi pekerja. Vaksin gotong royong juga tidak boleh digunakan sebagai booster bagi masyarakat umum.

"Kemarin sempat beredar pendaftaran booster dengan vaksin Sinophram di RS Swasta yang seharusnya dikhususkan bagi vaksin gotong royong. Sejauh ini vaksin booster hanya boleh bagi tenaga kesehatan, bukan yang lain," tandasnya.