Berita

Pengamat maritim dan intelijen, Soleman B Ponto/Net

Politik

Kata Soleman B Ponto, Polemik di Natuna Utara Dipicu Ketidakpahaman Bakamla atas UU ZEE

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 23:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menurut pengamat maritim dan intelijen, Soleman B Ponto, akar permasalahan di perairan Natuna Utara di mana ada banyak kapal asing berlayar di wilayah Indonesia adalah karena Bakamla tidak mengerti aturan hukum laut internasional.

"Lah wong kapal AL ada di sana kok. Mereka (AL) tidak mengusir yang memang tidak harus diusir. Yang berpendapat mereka (kapal China harus) diusir, itu yang bodoh. Gara-gara kebodohan semua orang ribut. Masyarakat terbakar, itu," kata Soleman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

"Karena ketidaktahuan tentang UU kita sendiri, UU 5/1983 tentang ZEE, ketidaktahuan Bakamla, yang membuat keributan ini. Jadi, bodohnya Bakamla yang tidak tahu membaca UU, jadi semuanya ribut,” tambahnya.


Lanjut Soleman, Bakamla tidak bisa membaca UU lantaran Bakamla bukanlah penegak hukum.

"Jadi, gara-gara Bakamla yang tidak bisa membaca UU ini. Memang mereka tidak bisa baca UU karena mereka bukan penegak hukum kok. Makanya, bubarkan Bakamla itu. Bakamla itu baca dulu UU sebelum bicara di media, karena pembicaraannya dia itu membuat semua orang jadi ribut,” ucap mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini.

Sebetulnya, kata Soleman, tidak ada masalah di Natuna Utara. Yang memiliki masalah adalah Bakamla yang tidak tahu aturan hukum laut internasional, UU 5/1983 tentang ZEE sehingga berpendapat bahwa kapal China di Natuna Utara harus diusir.

"Justru kewajiban kita harus menjaga ZEE supaya bebas berlayar ,itu ada di sana kebebasan bernavigasi. Bukan mengganggu bukan mengusir, jadi yang bermasalah itu Bakamla. Bakamla itu pingin tampil seakan-akan dia pahlawan di laut,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya