Berita

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan/Net

Politik

DPR Minta Pemerintah Pastikan China Tidak Langgar Aturan di Natuna Utara

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 22:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Untuk meredam kegaduhan di perairan Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, TNI AL dan Bakamla serta 12 lembaga kemaritiman lainnya yang berwenang di wilayah kelautan Indonesia harus memberikan rasa aman kepada semua pelaku ekonomi di wilayah Natuna Utara.

Begitu yang disampaikan anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, terkait polemik ribuan kapal China yang berada di Natuna Utara, Senin (20/9).

“Mereka adalah nelayan dari kelas 5 GT sampai dengan para pengusaha yang sedang melakukan explorasi dan eksploitasi gas dan minyak di Natuna Utara. Itu dulu rasa aman, supaya provokasi mereka ini tidak membuat deg-degan,” kata politisi Partai Nasdem.


Selain itu, Farhan juga meminta pemerintah agar dapat memastikan China tidak melakukan pelanggaran selama berlayar di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain itu, mentaati hukum internasional serta UU 5/1983 tentang ZEE.

Dijelaskan Farhan, sesuai aturan internasional itu negara lain tidak boleh mengambil ikan atau sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah tersebut.

"Yang kedua adalah mau wara-wiri ke manapun terserah deh itu China, yang penting mereka tidak melanggar hukum,” ujarnya.

Komisi I, kata Farhan, sudah melakukan dialog dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan dari sana pihak Bakamla memastikan akan memantau, mencegah, dan memastikan agar tidak ada pelanggaran meski ribuan kapal China menepi di Natuna Utara.

"Itu artinya apa? TNI AL, Bakamla, Polair, KKP itu semuanya harus memiliki kekuatan yang firm serta kompak jangan jalan sendiri-sendiri gitu,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya