KSAD Jenderal Andika Perkasa (kanan) dan KSAL Laksamana Yudo Margono (kiri)/Net
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono diminta turun tangan menghadapi persoalan di perairan Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi ketegangan di laut lepas zona ekonomi eksklusif (ZEE) tersebut.
Pasalnya, persoalan di Natuna Utara disinyalir bakal mempengaruhi elektabilitasnya jika KSAL tidak melakukan andil besar dalam konflik di Laut Cina Selatan itu.
Anggota Komisi I DPR RI Farhan menyampaikan, Laksamana Yudo perlu memanfaatkan apa yang terjadi di laut lepas zona ekonomi eksklusif (ZEE) ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya di Angkatan Laut.
"Kan dulu wakktu jadi panglima Kogabwilhan I itu kan berhasil mengerahkan pasukan dari berbagai angkatan. Tiga angkatan bergerak memberikan mnuver=menuver untuk meredam kapal-kapal itu nah sekarang beliau harus melakukan lagi dengan KSAL tentu dengan kewenangan yang lebih tinggi,†ujarnya ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).
“Tapi pertanyaannya cuman satu sekarang. Mampukah beliau juga melakukan diplomasi terhadap angkatan laut Cina sebagai upaya yang dilakukan Indonesia meredakan ketegangan di wilayah,†kata Farhan bertanya.
Berbeda dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andhika Perkasa yang sudah berhasil melobi Amerika untuk bekerja sama hingga terbentuknya Garuda Shield. Hal ini perlu dicontoh Laksamana Yudo Margono jika ingin berhasil di Natuna Utara.
"Kita pengen lihat, eh tar dulu nih calon panglima mampu enggak melakukan diplomasi, Pak Andika udah mampu melakukan diplomasi itu berbaik-baik dia dengan Amerika, dengan Garuda Shield sudah sukses, nah yang ini gimana?,†imbuh Farhan.
