Jazilul Fawaid: Pemilu Kita High Cost, Setara 30 Persen Biaya Ibukota Negara Baru

Usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp 86 triliun bukti betapa mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia.

"Memang kan Pemilu kita kan high cost, apalagi dengan rezim serentak," ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Jazilul kemudian membandingkan biaya demokrasi dengan rancangan biaya pembangunan ibukota baru di Kalimantan. Kata dia, anggaran besar Pemilu setara sepertiga dari biaya ibukota baru.

Berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan Ibukota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Ini kan (biaya Pemilu) Rp 86 triliun, berarti 30 persen (biaya IKN), itu sudah jadi (pembangunan) 30 persen kota baru hanya untuk cari pemimpin, mahal banget (demokrasi) kita ini," terangnya.

Selain biaya IKN, Wakil Ketua Umum PKB ini juga membayangkan bagaimana jika dana Rp 86 triliun dibagikan langsung pada masyarakat. Dia yakin, persoalan sosial ajan lebih bisa ditekan.

"Coba sekarang bayangkan kalau Rp 86 triliun diberikan langsung ke rakyat, atau ke satu kabupaten tertentu itu sudah beres," tandasnya.