Pimpinan DPR Berharap Permintaan Dana KPU Menyesuaikan Kondisi Keuangan Negara

Pimpinan DPR RI pada dasarnya tidak mempermasalahkan anggaran Rp 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membiayai Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Bagi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usulan anggaran sebesar itu tentu sudah melalui kajian yang dalam. KPU RI juga diyakini sudah tahu berapa yang mereka butuhkan untuk menggelar hajat akbar demokrasi lima tahunan.

"Kalau KPU mengusulkan dana itu, ya sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan Pemilu, yaitu tahapan-tahapan dari awal sampai penghitungan suara dan sampai dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Hanya saja, Sufmi Dasco tetap memberikan masukan agar sebisa mungkin anggaran dibuat seminimal mungkin. Kata dia, butuh efisiensi untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini.

"Namun besaran yang diminta KPU itu tentunya kita harus lihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara kita dalam masa pandemi ini," katanya.

Lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, KPU RI harus mencari celah untuk meminimalisir pengeluaran anggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Sehingga kita harapkan bahwa permintaan dana yang diminta KPU itu dapat diminimalisir dan tahapan-tahapannya dapat mengimbangi keuangan negara kita di saat ini," pungkasnya.