Berita

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Politik

Polemik Calon Anggota BPK, Boyamin Akan Ajukan JR ke MK

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 02:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Polemik yang dipicu oleh lolosnya I Nyoman Adnyana dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan parlemen atas diloloskannya Nyoman Adnyana, lantaran yang bersangkutan belum dua tahun meninggalkan jabatannya sebagai pejabat anggaran negara.

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, dalam acara FGD Obor Muda, bertajuk "Menyoal Kepatuhan Hukum dalam Proses Seleksi Calon Anggota BPK RI 2021", Minggu malam (19/9).

"Ya saya, kami, akan mengajukan judicial review (JR) ke MK dengan format seperti yang pernah dulu saya mengajukan JR zaman Pak Antasari Azhar, seorang jaksa diperiksa polisi harus izin tertulis dari Jaksa Agung, dan saya meminta waktu itu untuk dibatalkan,” kata Boyamin.


Ia mengatakan, JR yang pernah diajukannya ke MK pernah tidak dikabulkan majelis hakim, lantaran dalam kasus penangkapan Antasari Azhar, polisi tidak memiliki izin dari Jaksa Agung untuk melakukan penangkapan.

“Memang izin JA secara tertulis itu menjadi syarat formil, syarat harus. Pemeriksaan Pak Antasari Azhar dulu masih seorang jaksa, belum pensiun. Maka tanpa izin tertulis dari JA tidak sah. Itulah yang menjadikan syarat formil pemeriksaan Pak Antasari Azhar karena dia diperiksa oleh polisi tanpa izin tettulis dari JA,” paparnya.

“Itu untuk menghindari konflik kepentingan sehingga sepanjang dijamin tidak ada kepentingan misalnya surat pernyataan maka itu diperbolehkan. Nah kalau ini saya ajukan dan nanti oleh MK ditolak maka ya kembali syarat formil itu tidak bisa dimaknai macem-macem,” tambahnya.

Dia mengurai dalam proses seleksi di Komisi XI DPR RI, Nyoman Adnyana sempat menyatakan bahwa dia berani maju karena mengaku mampu menjamin tidak ada konflik kepentingan. Sementara MK pernah memaknai pasal 13 huruf J itu adalah supaya menghindari konflik kepentingan.

"Nyoman Adnyana menyatakan dirinya sudah tidak ada konflik kepentingan maka tidak ada masalah selama dia menjabat sebagai Kepala cabang bea cukai Manado, dengan demikian dia merasa tidak melanggar UU itu dari sisi makna, padahal ini kan pasal yang tidak bisa dimaknai lagi, lah wong syarat formil seperti saya katakan ijazah dan umur tadi,” ujarnya.

"Sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat dua tahun menjabat anggaran itu dalam rangka untuk menghindari konflik kepentingan dan sepanjang dijamin tidak melakukan konflik kepentingan maka pejabat yang bersangkutan bisa dipilih menjadi anggota BPK,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya