Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Khamis/Net

Politik

Jika Presiden Teken SK 2 Calon Anggota BPK, Pakar: Itu Bertentangan dengan Sumpah Jabatannya

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 23:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pakar hukum tata negara Margarito Khamis meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani Surat Keputusan (SK) dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2021. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya yang dinilai publik telah melanggar sumpah jabatan.

"Saya menyarankan presiden jangan teken. Itu saja. Jangan terbitkan SK pengangkatan, peresmian satu di antara dua ini menjadi anggota BPK,” ucap Margarito, dalam FGD Obor Muda, bertemakan "Menyoal Kepatuhan Hukum dalam Proses Seleksi Calon Anggota BPK RI 2021", Minggu malam (19/9).

Menurutnya, keberadaan Nyoman Adhi Adnyana sangat jelas bertentangan dengan UU BPK RI Pasal 13 huruf J yang menyebut calon anggota BPK RI harus telah meninggalkan jabatannya dalam bidang keuangan selama dua tahun lebih.

Jika bersikukuh meneken SK tersebut, maka Margarito menilai Jokowi melanggar sumpahnya sebagai presiden.

"Presiden itu tidak bersumpah menjalankan UU yang salah. Presiden tidak bersumpah menjalankan tindak tanduk yang bertentangan dengan hukum. Tidak. Sumpah presiden beresensi dia melaksanakan hukum yang betul. Tindakan-tindakan hukum yang benar. Itu hakikat dari sumpah presiden. Dia tidak bisa melaksanakan atau melakukan tindakan di luar hukum,” tegas Margarito.

“Jika presiden mengesahkan atau meresmikan orang-orang yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat, itu justru bertentangan dengan sumpah jabatannya,” imbuhnya.

Menurut Margarito, DPR RI saat ini sudah dipenuhi oleh orang-orang atau partai yang berkoalisi dengan pemerintah, terlebih masuknya PAN ke dalam partai koalisi. Sehingga oposisi saat ini hanya ada dua partai yakni PKS dan Demokrat.

"Realitas sekarang ini kan DPR ini kan seperti 'cabang khusus kantor kepresidenan'. Tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi pejabat tapi ditetapkan oleh pejabat-pejabat itu. Jujur, menurut saya, itu tidak senapas dengan kaidah, substansi, dalam sumpah presiden itu,” katanya.

"Kalau presiden tolak menandatangani peresmian dua orang itu kemudian presiden dianggap bertentangan dengan hukum, justru tidak. Presiden tetap berpegang pada hukum,” tandasnya.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya