Berita

Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Net

Politik

Kang Emil Harus Mendahulukan Kepentingan Rakyat saat Berhadapan dengan Mafia Tanah

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 16:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak menutup mata dan telinga seolah-olah tidak mengerti persoalan tanah rakyat yang diserobot pengembang.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil seharusnya membela masyarakat yang tertindas.

"Gubernur Jabar harusnya mendahulukan kepentingan rakyat, bukan belaga tutup mata dan tutup kuping seolah-olah tidak mengerti persoalan tanah rakyat diserobot oleh pengembang, pantas aja mafia tanah selalu lolos dari jerat hukum, masyarakat tidak pernah dibela oleh penguasa," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/9).


Karena menurut Satyo, masyarakat selalu jadi korban dan objek penderita ketika berhadapan dengan pemodal.

"Sejak Sentul city merampas sepihak tanah-tanah masyarakat, belum ada satu pun pernyataan dari Gubernur Jawa Barat yang justru memberikan izin SIPPT untuk Sentul," kata Satyo.

Kang Emil pun diwanti-wanti untuk segera mengatasi persoalan tanah yang juga dialami oleh Rocky Gerung dan ribuan warga sekitar kediaman Rocky di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Jangan tunggu rakyat marah dan melakukan perlawanan 'amok' (amuk) kepada penguasa dan mafia tanah karena pemerintah tidak pernah berada bersama masyarakat ketika berhadapan dengan mafia tanah," pungkas Satyo.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya