Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Khawatir Nakes Tolak Tugas di Daerah Terpencil, PKS Desak Pemerintah Usut Kekerasan di Papua

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan langkah tindak lanjut pemerintah  terkait  penyerangan  tenaga kesehatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.

Menurut Netty, pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti insiden kekerasa tersebut. Sebab, Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah terlarang disentuh dalam setiap konflik apapun.

"Mereka (Nakes dan puskesmas) berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan  misi kemanusiaan," Netty, Minggu (19/9).


Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.

"Perlindungan dan  jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk  WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.

Apalagi, ujar Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana Nakes-lah yang menjadi garda terdepan.

"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.

Jadi, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.

"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai  berulang lagi," tambahnya

Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam pandangan Netty, para korban harus mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan traumatisnya.

"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Jangan sampai insiden ini membuat Nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya