Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Khawatir Nakes Tolak Tugas di Daerah Terpencil, PKS Desak Pemerintah Usut Kekerasan di Papua

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan langkah tindak lanjut pemerintah  terkait  penyerangan  tenaga kesehatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.

Menurut Netty, pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti insiden kekerasa tersebut. Sebab, Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah terlarang disentuh dalam setiap konflik apapun.

"Mereka (Nakes dan puskesmas) berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan  misi kemanusiaan," Netty, Minggu (19/9).


Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.

"Perlindungan dan  jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk  WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.

Apalagi, ujar Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana Nakes-lah yang menjadi garda terdepan.

"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.

Jadi, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.

"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai  berulang lagi," tambahnya

Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam pandangan Netty, para korban harus mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan traumatisnya.

"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Jangan sampai insiden ini membuat Nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya