Berita

Bank Dunia/Net

Dunia

Investigasi: Bank Dunia Ubah Data untuk Meningkatkan Ranking China di Laporan "Doing Business"

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Laporan internal perihal penyimpangan data oleh World Bank atau Bank Dunia dalam laporan Doing Business ditindaklanjuti dengan sebuah penyelidikan yang dilakukan firma hukum untuk bank, Washington WilmerHale.

Berdasarkan hasil penyelidikan, WilmerHale menemukan, anggota staf mengubah data mengenai China untuk meningkatkan peringkatnya pada laporan Doing Business edisi 2018 dan 2020.

Disebutkan, penyimpangan data dilakukan di bawah tekanan dari kantor Presiden Bank Dunia, yang ketika itu dijabat oleh Jim Yong Kim, dan Kepala Eksekutif Kristalina Georgieva, serta satu penasihatnya.


Temuan menyebut, dalam laporan 2018, Bank Dunia menaikkan tujuh peringkat China ke posisi Nomor 78.

Selain China, penyimpangan data juga dilakukan untuk Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Georgieva yang sekarang menjadi Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan sanggahannya atas temuan tersebut.

"Saya secara fundamental tidak setuju dengan temuan dan interpretasi investigasi penyimpangan data terkait peran saya dalam laporan Doing Business Bank Dunia 2018," kata Georgieva, seperti dimuat Associated Press.

Doing Business dari Bank Dunia berisi laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) dari berbagai negara. Di dalamnya berisi catatan pajak, birokrasi, regulasi, dan kondisi bisnis lainnya, yang mempengaruhi investasi.

Laporan itu banyak digunakan untuk menilai seberapa mudah atau berat mendaftarkan bisnis, menjalin kontrak, menyelesaikan kebangkrutan, hingga izin konstruksi di sebuah negara.

Menurut ahli strategi pasar di BlueBay Asset Management, Timothy Ash, laporan Doing Business memiliki peranan penting untuk bank dan bisnis ketika mencoba menilai risiko di negara tertentu.

“Setiap model kuantitatif risiko negara telah memasukkan ini ke dalam peringkat. Uang dan investasi dialokasikan di belakang seri ini," ujarnya.

Sementara itu, selama dua dekade terakhir, China dilaporkan telah mencoba meningkatkan pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga internasional, termasuk IMF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penyimpangan data dalam laporan Doing Business 2018 juga dirilis menjelang kampanye Bank Dunia untuk meningkatkan modal, di mana Beijing diharapkan memainkan peran kunci.

China sendiri adalah pemegang saham bank terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang.

Seorang direktur senior Bank Dunia mengakui, penyimpangan data dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan geopolitik. Ia mengungkap, Georgieva mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah melakukan perubahan data.

Para peneliti Bank Dunia menyadari penyimpangan data tersebut tidak pantas, tetapi mereka takut akan mendapatkan tekanan dari Georgieva.

Pada Kamis (16/9), Bank Dunia mengumumkan pihaknya akan menghentikan perilisan laporan Doing Business untuk tahun ini setelah muncul laporan internal kemungkinan "masalah etis" yang melibatkan staf mereka.

"Laporan internal yang masuk ke kami mengangkat masalah terkait etika. Manajemen melaporkan dugaan tersebut didasarkan pada mekanisme akuntabilitas internal bank," ujar Bank Dunia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya