Berita

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah/Repro

Dinamika

Perkuat Program Desmigratif, Kemnaker-LKK PBNU Susun Modul Comunity Parenting

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Upaya perlindungan kepada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri, merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kejayaan bangsa Indonesia di masa datang, dipastikan terus berjalan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, semua anak, tak terkecuali anak yang  ditinggal orang tuanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi beberapa masalah.

Misalnya, dalam pelaksanaan pilar Community Parenting ditemukan beberapa permasalahan di lapangan, seperti anak-anak kerap mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya yang menjadi PMI.


Selain itu, ada juga masalah kesulitan dana untuk sekolah dan keperluan sehari-hari, bermasalah dalam lingkungan masyarakat dikarenakan sering dianggap anak yang tidak memiliki keluarga yang utuh, dan pengasuhan anak-anak PMI oleh keluarga asuh biasanya kurang optimal dibandingkan dengan pengasuhan yang dilakukan orang tua kandung.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemnaker bekerja sama dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) melakukan penguatan pengasuhan anak secara bersama (community parenting) dengan menghadirkan modul Comunity Parenting Desmigratif.

Penyusunan modul dilakukan dalam forum Expert Meeting Komunitas Parenting di Demigratif Pembangunan Pola Pengasuhan Berbasis Pekerja Migran pada Sabtu (18/9) di Jakarta.

"Kepedulian kita semua terhadap perkembangan anak-anak PMI dapat menjadi lebih nyata, terutama melalui penyusunan konsep dan model pembangunan community parenting di Desmigratif," ujar Menaker Ida saat membuka forum pertemuan para ahli tersebut.

Menaker Ida merasa senang karena modul yang akan dikembangkan bukan saja untuk anak-anak PMI, melainkan juga untuk PMI-nya sendiri, untuk pengganti orang tua dan lingkungan sekitar, serta untuk fasilitator atau petugas Desmigratif.

"Hal ini berarti pendekatan pelaksanaannya sudah sangat komprehensif, mengambil berbagai sudut pandang dan pihak-pihak yang terlibat," ucapnya.

Ia mengingatkan, konsep dan model pembangunan community parenting di Desmigratif dapat saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

"Saya yakin dengan expert meeting ini akan memperkaya konsep pembangunan komunitas keluarga Desmigratif dan menaruh harapan besar terhadap modul yang akan dihasilkan," pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya