Berita

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Istiono/Repro

Presisi

Kakorlantas Apresiasi Penerapan Ganjil Genap Lalu Lintas Jalur Puncak

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan ganjil-genap (Gage) yang diterapkan POlda Kabupaten Bogor untuk menekan mobilitas warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 mendapat apresiasi dari Ditlantas Polri.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Istiono mengapresiasi pola pengaturan lalu lintas yang khususnya dilakukan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, pola pengaturan yang dimaksudkan adalah kebijakan Gage pada kendaraan roda empat yang melintas. Irjen Istiono mengatakan, koordinasi yang kuat antar elemen dan penerapan ganjil genap membawa pengaruh positif pada leveling PPKM Kabupaten Bogor yang sudah turun ke level 3.


"Bogor ini sudah turun dari Level 4 jadi Level 3, sekarang pertanyaannya bagaimana mengelola sehingga menjadi Level 2. Saya melihat sinergitas antara Polda, TNI dan Pemda sangat bagus sekali bagaimana mengatur pembatasan mobilitas," kata Istiono saat meninjau Simpang Gadog, Ksbupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/9).

Dia memastikan, setiap akhir pekan pihaknya selalu melakukan monitoring dan saling berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kondisi di Jalur Puncak yang merupakan salah sagu destinasi wisata favorit warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Dari hari Minggu ke Minggu, saya ikuti terus. Kami pun tiap Minggu dengan Pak Menhub, Pak Menhub di Jepang pun masih koordinasi menginstruksikan memonitor bagaimana Puncak itu perkembangannya seperti apa dan kami laporkan kami koordinasikan. Ini sudah di-manage dengan baik oleh Polda, Provinsi maupun Kabupaten sangat sinergi pengaturannya polanya telah dilakukan evaluasi-evaluasi," katanya.

Sambungnya, saat awal penurunan PPKM dari menjadi level 3, terjadi lonjakan pengunjung yang membuat kepadatan di Jalur Puncak. Sejak saat itu, dilakukan evaluasi oleh pihak-pihak terkait hingga muncul pilihan rekayasa ganjil genap kendaraan.

"Pertama diumumkan terjadi lonjakan sangat padat di Puncak, kemudian kita evaluasi dengan Dirjen Perhubungan dan dilakukan dengan konkret oleh Polda Jabar dengan ganjil genap. Sangat bagus, sangat efektif apa yang dilakukan Polda, Pemda dan Provinsi untuk me-manage Jalur Puncak," jelasnya.

Selain soal ganjil genap, Istiono juga memberikan pujian pada penempatan petugas dalam mengatur dan melakukan tata kelola lalu lintas jika terlihat mulai terjadi kepadatan.

"Saya melihat manajemen pengaturan lalin bagus, baik penempatan personel tertata dengan baik, baik sarana prasarana sangat baik, baik pengaturan lailn, rekayasa, alternatif menuju Puncak ditata dengan baik," tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya