Berita

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo/Net

Politik

Alasan MPR Majukan PPHN Dibahas Lewat Amandemen UUD 1945: Agar Haluan Negara Tak Disetir Pemimpin

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 21:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bamsoet: PPHN Penting Agar Pergantian Pemimpin Di Setiap Tingkatan Berganti Pula Haluannya

Rencana amandemen UUD 1945 dengan pembahasan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali dipertegas tujuannya oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Sosok yang kerap disapa Bamsoet tersebut menerangkan, MPR RI memandang penting membahas kembali PPHN seperti yang terjadi pada zaman orde baru. Karena sejak dua periode terakhir, MPR RI merasa perlu adanya PPHN untuk dapat memberikan acuan kepada pemimpin ke depan dalam mengelola negara.


"Agar tidak saja pergantian pemimpin disetiap tingkatan berganti pula haluannya," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Empat PIlar di Universitas Pendidikan Nasional, Sidakarya, Denpasar, Bali, Jumat (17/9).

Yang mejadi faktor dari berubah-ubahnya haluan negara, disebutkan Bamsoet, karena pemimpin yang mengkomandoi negara atau bahkan suatu daerah juga terus berubah, sehingga semangat pembangunan yang sedang berjalan tidak lagi diteruskan.

Di sisi yang lain, politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki platform dan prioritasnya masing-masing, sehingga dana daerah baik APBD maupun APBN yang disusun disesuaikan dengan pemimpin yang selanjutnya.

Maka dari itu, apa yang diungkapkannya tersebut merupakan salah satu alasan mengapa amandemen UUD 1945 dengan pemabahsan PPHN penting untuk dilakukan, agar Indonesia memiliki arah dalam waktu 20, 25, 30 bahkan 100 tahun yang akan datang.

"Sehingga setiap rakyat Indonesia tau akan dibawa ke mana negara ini dalam puluhan tahun yang akan datang oleh pemimpin-pemimpin kita. Singapura, Tiongkok, Amerika, memiliki jangka panjang 100 tahun yang akan datang," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya