Berita

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo/Net

Politik

Alasan MPR Majukan PPHN Dibahas Lewat Amandemen UUD 1945: Agar Haluan Negara Tak Disetir Pemimpin

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 21:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bamsoet: PPHN Penting Agar Pergantian Pemimpin Di Setiap Tingkatan Berganti Pula Haluannya

Rencana amandemen UUD 1945 dengan pembahasan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali dipertegas tujuannya oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Sosok yang kerap disapa Bamsoet tersebut menerangkan, MPR RI memandang penting membahas kembali PPHN seperti yang terjadi pada zaman orde baru. Karena sejak dua periode terakhir, MPR RI merasa perlu adanya PPHN untuk dapat memberikan acuan kepada pemimpin ke depan dalam mengelola negara.


"Agar tidak saja pergantian pemimpin disetiap tingkatan berganti pula haluannya," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Empat PIlar di Universitas Pendidikan Nasional, Sidakarya, Denpasar, Bali, Jumat (17/9).

Yang mejadi faktor dari berubah-ubahnya haluan negara, disebutkan Bamsoet, karena pemimpin yang mengkomandoi negara atau bahkan suatu daerah juga terus berubah, sehingga semangat pembangunan yang sedang berjalan tidak lagi diteruskan.

Di sisi yang lain, politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki platform dan prioritasnya masing-masing, sehingga dana daerah baik APBD maupun APBN yang disusun disesuaikan dengan pemimpin yang selanjutnya.

Maka dari itu, apa yang diungkapkannya tersebut merupakan salah satu alasan mengapa amandemen UUD 1945 dengan pemabahsan PPHN penting untuk dilakukan, agar Indonesia memiliki arah dalam waktu 20, 25, 30 bahkan 100 tahun yang akan datang.

"Sehingga setiap rakyat Indonesia tau akan dibawa ke mana negara ini dalam puluhan tahun yang akan datang oleh pemimpin-pemimpin kita. Singapura, Tiongkok, Amerika, memiliki jangka panjang 100 tahun yang akan datang," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 12:09

War Tiket Kereta Lebaran Rentan Dimanfaatkan Calo

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:27

Pencabutan HGU Sugar Group Pulihkan Wibawa Negara

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:18

Menteri KKP Pingsan di Tengah Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR

Minggu, 25 Januari 2026 | 11:03

Bom Bunuh Diri Guncang Pesta Pernikahan di Pakistan, Tujuh Tewas

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:51

Iran Tak Bisa Diruntuhkan Lewat Tekanan Politik hingga Mobilisasi Massa

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:45

Sebagian Wilayah Jakarta Masih Terendam Banjir

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:23

KPK Hormati Upaya Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar

Minggu, 25 Januari 2026 | 10:15

Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Banjir di Jalan Tol

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:33

Trump Ultimatum Kanada: Dagang dengan Tiongkok Dibalas Tarif 100 Persen

Minggu, 25 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya