Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Robert Rouw/Net
Kasus penculikan dan kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jayapura oleh lima orang terduga pelaku menuai protes keras dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk para politisi yang mendesak aparat kepolsian untuk bergerak cepat dan menuntaskan kasus tersebut.
Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Robert Rouw mendesak aparat hukum agar menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap empat siswa SMU di Papua yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat daerah dan politisi.
"Tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus diusut tuntas termasuk pejabat. Aparat harus memproses sesuai dengan hukum dengan tanpa memandang status sosialnya," desak Robert Rouw dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9).
Tak cuma itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini mencium adanya aroma tak elok dalam kasus ini. Katanya, ada upaya untuk menyelesaikan kasus pidana ini dengan cara kekeluargaan atau tidak diproses secara hukum.
"Jangan ada upaya untuk jalan perdamaian. Sebab, saya melihat kasus pelecehan atau pemerkosaan ini sepertinya ada satu upaya untuk menutup kasus ini dari pelaku. Ada intimidasi kepada korban maupun keluarga korban," tuturnya.
Jika upaya menutup kasus dengan perdamaian ini dilakukan, terang Robert, tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nantinya, para pejabat dan orang yang mempunyai banyak uang dengan mudahnya lolos dari kasus pidana karena berdamai dengan korban.
"Nanti semua begitu. Kalau ada pejabat dan orang mempunyai kedudukan ekonomi yang baik, ada perdamaian, ada upaya untuk menutup tindakan hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Robert menegaskan bahwa kasus yang terjadi tersebut adalah kasus pidana. Apalagi, korbannya adalah anak sekolah yang masih di bawah umur dan masih punya masa depan.
"Akibat kasus ini masa depannya terganggu," imbuhnya.
Maka dari itu, Anggota Komisi V DPR ini mengingatkan agar aparat hukum melakukan tindakan hukum, bukan melegalkan mediasi atau sebagai penengah dengan menempuh jalur damai.
"Ini tidak boleh," tandasnya mengingatkan.
Selain itu, Robert juga berharap semua pihak termasuk NasDem harus melakukan perhatian khusus agar kasus ini berjalan dengan benar. Apalagi, Nasdem merupakan partai yang sangat konsen terhadap hak-hak perempuan.
"NasDem bisa hadir dengan memberikan bantuan hukum, kalau aparat tidak bisa atau tidak mau menyelesaikan kasus ini," tegasnya.
Tak itu saja, Robert juga meminta kepada lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mengawal kasus ini sampai tuntas.
"Ibu Menteri Perempuan untuk bisa melakukan perlindungan anak-anak kita karena ini masa depan mereka," tutupnya.
