Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

PM Australia: Beijing Seharusnya Tidak Memperlakukan Pakta AUKUS Sebagai Langkah Provokatif

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 07:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia menanggapi kecaman China tentang Pakta AUKUS. Tidak semestinya Beijing menganggap pakta tersebut sebagai langkah provokatif.

Perdana Menteri Scott Morrison ketika ditanya wartawan mengenai tanggapan China itu, menjawab santai, mengatakan bahwa pakta tersebut adalah demi kepentingan strategis.

“Bukan hal yang tidak biasa bagi negara-negara untuk mengambil keputusan demi kepentingan strategis mereka sendiri dan membangun kemampuan pertahanan mereka,” katanya, seperti dikutip dari RT, Kamis (16/9).


“China juga telah membuat keputusan yang sama, seperti halnya negara-negara lain di kawasan kami," lanjut Morrison.

Namun begitu, Morrison menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perbedaan antara Canberra dan Beijing di meja perundingan.  

“Ada undangan terbuka untuk (Presiden China Xi Jinping) untuk membahas ini dan banyak hal lainnya. Itu selalu ada," katanya.

Tiga negara; Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS) sepakat mempersenjatai Canberra dengan kapal selam nuklir yang akhirnya memantik kemarahan China.

Washington telah lama khawatir dengan meningkatnya pengaruh Beijing di Indo-Pasifik, klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, dan meningkatnya ketegangan dengan Taiwan.

China melalui kementerian luar negeri mengecam pakta AUKUS itu dengan mengatakan itu bisa merusak perdamaian.

Selain China, negara lain yang bakal terkena dampak AUKUS adalah Prancis, yang telah kehilangan kesepakatan senilai 66 miliar dolar AS untuk memproduksi selusin kapal selam diesel-listrik untuk Australia.  

Paris menggambarkan langkah Canberra sebagai sesuatu yang sangat disesalkan, dengan mengatakan itu bertentangan dengan semangat kerja sama antara kedua negara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya