Berita

Mendagri Tito Karnavian usai RDP bersama Komisi II DPR dan KPU RI/RMOL

Politik

Tarik Ulur Jadwal Pemilu, Pemerintah Gelar Rapat Internal

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah akan menggelar rapat internal untuk membahas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rapat akan dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Begitu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

"Untuk penentuan waktu pemungutan suara dengan dasar-dasar pertimbangan tadi, maka kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk dilakukan exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi," kata Tito Karnavian


Dikatakan Tito, pemerintah perlu melakukan kajian dengan hat-hati dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Karena ini melibatkan keuangan, melibatkan masalah hukum, LKPP dan lain-lain. Rencana Bapak Menko Polhukam akan melaksanakan rapat (Jumat) besok di Polhukam, besok siang," katanya.

Tito juga memastikan, setelah di pemerintah dihasilkan satu keputusan, maka akan langsung dilaporkan ke Komisi II DPR.

"Dan setelah itu mungkin akan kita lanjutkan dengan konsinyering dengan Komisi II kemudian dengan penyelenggara dan DKPP.  Sehingga, pada rapat kerja berikutnya kita sudah bisa memutuskan," pungkasnya.

Rapat kerja Komisi II DPR RI, kembali gagal memutuskan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Seretak 2024. Hal ini, karena adanya perbedaan usulan diantara pemerintah dan KPU RI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbeda pandangan dengan KPU RI tentang waktu pelaksanaan Pemilu 2024. KPU mengusulkan digelar pada tanggal 21 Februari, Tito menyampaikan usulan Pemilu digelar pada bulan April atau Mei.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya