Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Terkesan Bungkam Aspirasi, Pemerintah Dinilai Khawatir Program Tak Terealisasi Karena Banyak Gangguan

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 20:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat sipil dan mahasiswa beberapa waktu terakhir seolah dibungkam oleh aparat penegak hukum dengan melakukan penangkapan saat menyampaikan aspirasinya di hadapan presiden. Hal ini menuai polemik di kalangan masyarakat lantaran bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi Indonesia.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Henry Mendrofa menyampaikan bahwa selama ini presiden mendukung kritik terhadap pemerintah namun di sisi lain pada praktiknya dukungan tersebut tidak sesuai harapan.

"Kalau saya melihatnya begini, Pak Jokowi itu mendukung ya upaya-upaya kritis yang konstruktif. Tapi praktiknya di lapangan, upaya-upaya itu ternyata tidak terealisasi dengan baik,” ucap Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/9).


Henry menyampaikan beberapa faktor yang mendorong pemerintah melakukan upaya pembungkaman terhadap masyarakat.

"Faktornya itu ada beberapa hal, pertama itu adalah kekhawatiran pemerintah terhadap gangguan stabilitas sosial dan politik akibat kritik yang terlmapau banyak, itu mereka terganggu,” katanya.

Yang kedua, kata Henry, pemerintah tengah menunjukkan eksistensinya memiliki instrumen negara yang bisa menekan masyarakat atau kelompok kritikus dan intelektual.

"Yang ketiga itu kita lihat ya upaya pemerintah untuk menyolidkan kelompoknya terutama untuk menyukseskan programnya, terutama kit abisa lihat untuk menghimpun kekuatan di parlemen, berarti ada indikasi pemerintah sedang menghimpun kekuatan merealisasikan apa programnya ke depan, itu yang kita tidak tahu di situ,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya