Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad/RMOL

Politik

INDEF Taksir Kenaikan Harta Pejabat Negara Disumbang dari Kepemilikan Tanah dan SBN

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki kekayaan yang melonjak tinggi selama pandemi Covid-19. Berbanding terbalikdnegan kondisi perekonomian rakyat yang saat ini masih dalam kondisi sulit.

Mengamati persoalan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menduga kenaikan harta ekayaan pejabat negara yang terjadi di saat pandemi karena faktr kenaikan harga tanah yang mereka miliki.

"Aset-aset itu memang dalam situasi sekarang memang dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan," ujar Tauhid dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar secara virtual oleh Kantor Beirta Politik RMOL, Kamis siang (16/9).


Selain kepemilikan lahan, Tauhid juga memprediksi para pejabat bisa jadi menyimpan atau menginvestasikan uangnya ke Surat Berharga Negara (SBN) yang tingkat yied-nya bisa 7-8 persen per tahun.

"Dan ini yang akhirnya secara umum membuat pundi-pundi sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan kaya itu semakin besar," imbuhnya.

Akan tetapi, Tauhid menyebutkan nilai aset tanah yang dimiliki para pejabat bisa mengalami peningkatan keuntungan hingga 10 persen per tahun, bahkan bisa lebih tinggi lagi.

Sehingga ia menilai wajar jika ada peningkatan harta kekayaan pejabat lantaran memiliki aset berupa tanah atau lahan.

"Bahkan lebih tinggi daripada investasi yang lain karena itu lumayan besar untuk aset tanah," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya