Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad/RMOL

Politik

INDEF Taksir Kenaikan Harta Pejabat Negara Disumbang dari Kepemilikan Tanah dan SBN

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki kekayaan yang melonjak tinggi selama pandemi Covid-19. Berbanding terbalikdnegan kondisi perekonomian rakyat yang saat ini masih dalam kondisi sulit.

Mengamati persoalan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menduga kenaikan harta ekayaan pejabat negara yang terjadi di saat pandemi karena faktr kenaikan harga tanah yang mereka miliki.

"Aset-aset itu memang dalam situasi sekarang memang dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan," ujar Tauhid dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar secara virtual oleh Kantor Beirta Politik RMOL, Kamis siang (16/9).

Selain kepemilikan lahan, Tauhid juga memprediksi para pejabat bisa jadi menyimpan atau menginvestasikan uangnya ke Surat Berharga Negara (SBN) yang tingkat yied-nya bisa 7-8 persen per tahun.

"Dan ini yang akhirnya secara umum membuat pundi-pundi sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan kaya itu semakin besar," imbuhnya.

Akan tetapi, Tauhid menyebutkan nilai aset tanah yang dimiliki para pejabat bisa mengalami peningkatan keuntungan hingga 10 persen per tahun, bahkan bisa lebih tinggi lagi.

Sehingga ia menilai wajar jika ada peningkatan harta kekayaan pejabat lantaran memiliki aset berupa tanah atau lahan.

"Bahkan lebih tinggi daripada investasi yang lain karena itu lumayan besar untuk aset tanah," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya