Berita

Mata uang Indonesia, rupiah/Net

Politik

Dukung Penggunaan Rupiah sebagai Transaksi Perdagangan Internasional

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 07:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional Indonesia perlu didukung semua pihak.

Penggunaan uang lokal itu tercantum dalam kerja sama penyelesaian transaksi bilateral atau local currenct settlement (LCS), di mana rupiah dapat digunakan bertransaksi dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

"Ini sangat positif bagi ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," kata anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (16/9).


Ia berujar, penggunaan mata uang dolar AS selama ini memunculkan ketidakadilan, apalagi ketika dua negara bertransaksi harus tunduk pada dolar AS.

"Pemilik dolar AS bisa sangat powerfull dan menentukan transaksi dagang negara lainnya. Ini tidak adil," lanjut Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Ditarik ke belakang, 15 sampai 20 tahun lalu, usulan yen Jepang (JPY) menjadi special drawing rights (SDR) bertujuan untuk mendesak sistem lebih adil dalam perdagangan internasional. Hal itu diikuti dengan penggunaan mata uang lokal yang menjadi kesepakatan dagang antarnegara.

Pilihan Indonesia menggunakan JPY dan Yuan dalam transaksi dagang keduanya akan menjadi break through di saat AS mengendalikan peredaran dolar AS secara ketat. Jika cara ini dilakukan negara lain, maka akan positif dalam membangun sistem yang lebih stabil dan berkeadilan.

"Harus lebih banyak lagi negara-negara yang net import diajak kerja sama untuk menggunakan mata uang lokal. Agar barang dari Indonesia juga bisa masuk ke negara tersebut," tandas politisi Nasdem ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya