Berita

Mata uang Indonesia, rupiah/Net

Politik

Dukung Penggunaan Rupiah sebagai Transaksi Perdagangan Internasional

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 07:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional Indonesia perlu didukung semua pihak.

Penggunaan uang lokal itu tercantum dalam kerja sama penyelesaian transaksi bilateral atau local currenct settlement (LCS), di mana rupiah dapat digunakan bertransaksi dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

"Ini sangat positif bagi ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," kata anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (16/9).


Ia berujar, penggunaan mata uang dolar AS selama ini memunculkan ketidakadilan, apalagi ketika dua negara bertransaksi harus tunduk pada dolar AS.

"Pemilik dolar AS bisa sangat powerfull dan menentukan transaksi dagang negara lainnya. Ini tidak adil," lanjut Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Ditarik ke belakang, 15 sampai 20 tahun lalu, usulan yen Jepang (JPY) menjadi special drawing rights (SDR) bertujuan untuk mendesak sistem lebih adil dalam perdagangan internasional. Hal itu diikuti dengan penggunaan mata uang lokal yang menjadi kesepakatan dagang antarnegara.

Pilihan Indonesia menggunakan JPY dan Yuan dalam transaksi dagang keduanya akan menjadi break through di saat AS mengendalikan peredaran dolar AS secara ketat. Jika cara ini dilakukan negara lain, maka akan positif dalam membangun sistem yang lebih stabil dan berkeadilan.

"Harus lebih banyak lagi negara-negara yang net import diajak kerja sama untuk menggunakan mata uang lokal. Agar barang dari Indonesia juga bisa masuk ke negara tersebut," tandas politisi Nasdem ini.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya