Berita

Mata uang Indonesia, rupiah/Net

Politik

Dukung Penggunaan Rupiah sebagai Transaksi Perdagangan Internasional

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 07:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional Indonesia perlu didukung semua pihak.

Penggunaan uang lokal itu tercantum dalam kerja sama penyelesaian transaksi bilateral atau local currenct settlement (LCS), di mana rupiah dapat digunakan bertransaksi dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

"Ini sangat positif bagi ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," kata anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (16/9).


Ia berujar, penggunaan mata uang dolar AS selama ini memunculkan ketidakadilan, apalagi ketika dua negara bertransaksi harus tunduk pada dolar AS.

"Pemilik dolar AS bisa sangat powerfull dan menentukan transaksi dagang negara lainnya. Ini tidak adil," lanjut Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Ditarik ke belakang, 15 sampai 20 tahun lalu, usulan yen Jepang (JPY) menjadi special drawing rights (SDR) bertujuan untuk mendesak sistem lebih adil dalam perdagangan internasional. Hal itu diikuti dengan penggunaan mata uang lokal yang menjadi kesepakatan dagang antarnegara.

Pilihan Indonesia menggunakan JPY dan Yuan dalam transaksi dagang keduanya akan menjadi break through di saat AS mengendalikan peredaran dolar AS secara ketat. Jika cara ini dilakukan negara lain, maka akan positif dalam membangun sistem yang lebih stabil dan berkeadilan.

"Harus lebih banyak lagi negara-negara yang net import diajak kerja sama untuk menggunakan mata uang lokal. Agar barang dari Indonesia juga bisa masuk ke negara tersebut," tandas politisi Nasdem ini.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya