Berita

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio/Net

Politik

Kata Hensat, Untuk Bisa Tiga Periode Presiden Harus Merasa Populer

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 03:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Latar belakang yang paling jelas dari keinginan presiden untuk maju kembali menjadi tiga periode adalah karena dia merasa dirinya populer.

Hal itu disampaikan analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam acara diskusi virtual bertema "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Sesuai hasil riset lembaga survei yang digagasnya, KedaiKOPI, alasan keinginan presiden menambah panjang masa jabatannya dikarenakan merasa populer itu sebanyak 67 persen.


“Karena dia merasa populer maka dia merasa segala hal yang akan dilakukan itu disetujui,” ucap Hensat, sapan akrabnya.

Dia menambahkan, seorang presiden yang merasa dirinya populer akan melakukan segala upaya, termasuk mengubah konstitusi. Hal itu dilakukan Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt, yang menambah masa jabatannya karena popularitasnya.

“Racunnya ini merasa populer,” jelasnya.

Lanjut Hendri, penambahan periode presiden akan dipengaruhi oleh banyak aspek. Namun dia saat ini meminta masyarakat untuk fokus pada pembahasan sistem politik dan konstitusi serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Mari kita bicara sistem dulu sebelum kita menimbang-nimbang (penambahan masa jabatan presiden). Sistemnya sekarang gimana? Yang pertama jelas akan ada amandemen Undang Undang 45 yang kedua. Yang dikumpulkan sama presiden kemarin di istana kan partai politik yang punya kekuatan voting DPR,” tandas Hensat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya