Berita

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio/Net

Politik

Kata Hensat, Untuk Bisa Tiga Periode Presiden Harus Merasa Populer

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 03:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Latar belakang yang paling jelas dari keinginan presiden untuk maju kembali menjadi tiga periode adalah karena dia merasa dirinya populer.

Hal itu disampaikan analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam acara diskusi virtual bertema "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Sesuai hasil riset lembaga survei yang digagasnya, KedaiKOPI, alasan keinginan presiden menambah panjang masa jabatannya dikarenakan merasa populer itu sebanyak 67 persen.


“Karena dia merasa populer maka dia merasa segala hal yang akan dilakukan itu disetujui,” ucap Hensat, sapan akrabnya.

Dia menambahkan, seorang presiden yang merasa dirinya populer akan melakukan segala upaya, termasuk mengubah konstitusi. Hal itu dilakukan Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt, yang menambah masa jabatannya karena popularitasnya.

“Racunnya ini merasa populer,” jelasnya.

Lanjut Hendri, penambahan periode presiden akan dipengaruhi oleh banyak aspek. Namun dia saat ini meminta masyarakat untuk fokus pada pembahasan sistem politik dan konstitusi serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Mari kita bicara sistem dulu sebelum kita menimbang-nimbang (penambahan masa jabatan presiden). Sistemnya sekarang gimana? Yang pertama jelas akan ada amandemen Undang Undang 45 yang kedua. Yang dikumpulkan sama presiden kemarin di istana kan partai politik yang punya kekuatan voting DPR,” tandas Hensat.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya