Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Mengamandemen UUD 45 Demi Menambah Masa Jabatan Presiden Hanya Sebuah Narasi Konyol

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 02:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Memberikan kesempatan bagi sejumlah tokoh publik untuk menjadi calon presiden merupakan tindakan bijak terkait wacana amandemen UUD 1945 yang di dalamnya terdapat usulan penambahan masa jabatan presiden.

Pasalnya, dikhawatirkan akan terjadi chaos seperti yang terjadi pada 1998 silam jika pemerintah dan parlemen memaksa melakukan penambahan masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 45.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie berpendapat, saat ini ada banyak tokoh bangsa yang potensial menjadi calon presiden. Maka dari itu seharusnya wacana penambahan periode kepala negara tak perlu dilanjutkan.


“Ini kita membangun sebuah narasi konyol mengamandemen UUD 45. Barangkali mereka orang yang ngigau sementara bermimpi tiga periode,” tegas Jerry dalam acara diskusi virtual bertema "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (14/9).

Jerry mengatakan, dampak terburuk bagi Indonesia dari wacana presiden 3 periode ini akan terasa terutama pada sistem demokrasi yang akan mengalami penurunan yang cukup drastis.

“Hati-hati chaos is coming, ketika kita mencoba menggolkan sebuah ide sesat. Ini ide sesat yang tentunya tidak konstitusional kita, merusak demokrasi. Ini hanya pencitraan politik yang sebetulnya kita gunting saja, enggak bisa terjadi,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan  Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya