Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden, Jerry Massie: Jangan Pura-Pura Enggak Mau, Tapi Mau

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ada penambahan masa jabatan presiden. Di sisi lain, kemunculan isu amandemen UUD 1945 yang di dalamnya terdapat usulan penambahan masa jabatan presiden terus mencuat.

Terkait situasi ini, pengamat politik, Jerry Massie, mengemukakan sebuah istilah, leadership is not about position but is an action. Bahwa kepemimpinan seharunya menjalankan aksinya, bukan malah hanya sekadar jabatan.

Maka dari itu, kata Jerry, jika seorang pemimpin mengejar jabatan bukan aksi dalam membangun negara, hal itu bisa membahayakan negara. Bahkan dirinya sendiri.


“Bisa depresi dia, karena akan mengejar terus apa yang dia inginkan,” kata Jerry dalam acara diskusi virtual bertajuk "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Jerry meminta agar pemerintah harus rasional dalam bersikap. Terlebih adanya isu amandemen UUD 45 ini yang memunculkan usulan penambahan masa jabatan presiden.

“Saya paling ngeri begini lho, pura-pura enggak mau tapi mau. Saya enggak mau gado-gado, tapi saya pengen gado-gado. Saya menolak, tapi yang jopro ini jalan terus,” ucap Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Jerry juga melihat ada banyak tokoh potensial yang bisa maju untuk menjadi presiden. Sehingga mereka sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan bagi bangsa.

“Ini 2024 banyak calon kuat, ada Anies Baswedan, AHY, Ganjar Pranowo, Prabowo, kan banyak,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya