Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Andai Presiden 3 Periode Diloloskan, Jerry Massie: Apakah Ini Reformasi Jilid II?

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik masih terus mempertanyakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah dan parlemen. Sebab, jika wacana ini direalisasikan, dikhawatirkan akan memicu kemarahan publik dalam gelombang yang cukup besar seperti pada era Reformasi 1998 lalu.

Pertanyaan yang sama juga ada di benak pengamat politik Jerry Massie. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini memperkirakan akan terjadi keributan jika pemerintah dan parlemen memaksakan penambahan masa jabatan presiden lewat amandemen UUD 1945.

"Chaoes itu bakal datang, chaos itu kan datang dan pergi seperti reformasi. Nah kalau kita mau bikin lagi, apakah ini bakal reformasi jilid dua? Saya enggak tahu ya,” ucap Jerry  dalam acara diskusi virtual bertemakan "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan, Rabu (15/9).


Jerry meminta Jokowi mencontoh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman yang memilih hidup dalam dengan keluarganya sambil bercocok tanam.

"Pak Jokowi sudah betul tinggalkan legasi seperti itu. 'Saya ingin tinggalkan Solo menikmati hidup kayak mantan Kapolri Pak Jenderal Sutarman', dia balik kampung. Ada waktunya kita duduk, ada waktunya kita berdiri,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan  Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya