Ketum Forum Satu Bangsa Hery Hayanto Azumi (kiri) bersama Kiai Said Aqil Siroj/RMOL
Pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang diteken Presiden Joko Widodo tertanggal 2 September 2021 disambut baik oleh banyak kalangan, termasuk Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi.
Menurut Hery, Perpres tersebut merupakan pengakuan konstitusional negara terhadap posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan.
“Posisi dan peran pesantren sebagai institusi pendidikan yang tumbuh dan mengakar dalam budaya luhur bangsa Indonesiaâ€, jelas Hery, Rabu (15/9).
Menurut mantan Wasekjen PBNU ini, aksi afirmatif ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk mendukung sistem dan model pendidikan yang berbasis tradisi. Apalagi saat ini hegemoni sistem pendidikan modern yang cenderung memandang rendah posisi dan peran pesantren selama ini.
“Pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin memiliki keberpihakan yang tegas terhadap sistem pendidikan yang mengakar di masyarakat seperti pesantren," kata mantan Ketum PB PMII ini.
Namun demikian, Hery mengingatkan, keberpihakan dan kepercayaan ini harus disambut oleh kalangan pesantren dengan memperbaiki manajerial dan ekosistem pesantren secara menyeluruh.
“Pesantren harus memperkokoh komitmen kemasyarakatan sebagai institusi pendidikan, dakwah dan pengabdian masyarakat yang tidak terpisah dari ekosistem yang telah menopang pesantren selama berabad-abad usia pesantren," demikian Hery menyarankan.
“Sudah waktunya pesantren sepenuhnya masuk dan diterima ke dalam sistem pendidikan nasional serta mewarnai output dan outcome SDM Indonesia yang maju dan berkualitas," tambahnya.
Dijelaskan Hery, keunikan SDM dari kalangan pesantren yang menjunjung tinggi etika dan adab merupakan faktor pembeda yang pada gilirannya akan menentukan karakter SDM Indonesia.
“Bersama lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama dan tradisi lainnya, pesantren akan mampu menyusun sebuah etika sosial bersama untuk menyambut Indonesia Emas 2045â€, pungkas Hery.
