Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kekompakan Jokowi Hingga Emak-emak Bisa Gagalkan Wacana Presiden 3 Periode

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 21:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode menuai polemik di kalangan masyarakat. Sejumlah kalangan meminta agar wacana tersebut dihentikan, apalagi setelah Presiden Jokowi secara terang-terangan menolak adanya penambahan masa jabatannya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa ada lima kelompok yang bisa menghentikan atau menggagalkan wacana tersebut.

Pertama adalah Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang kedudukanya berhubungan langsung dengan wacana tersebut. Kedua adalah MPR yang bisa menggagalkan wacana tersebut dengan tidak melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


“Ketiga media massa, keempat civil society dan mahasiswa, dan yang kelima ibu rumah tangga atau emak-emak,” urai Hendri Satrio dalam acara diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Pendiri survei KedaiKOPI ini mengurai bahwa media massa bisa memberi pengaruh ke publik dan pemangku kebijakan bahwa jabatan presiden 3 periode tidak sesuai dengan amanah reformasi.

Sementara kekompakan emak-emak dalam melakukan penolakan akan sulit dibendung oleh siapapun.

“Jadi kalau kelompok-kelompok ini kompak tidak ingin 3 periode, maka nggak akan jadi itu,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya