Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kekompakan Jokowi Hingga Emak-emak Bisa Gagalkan Wacana Presiden 3 Periode

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 21:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode menuai polemik di kalangan masyarakat. Sejumlah kalangan meminta agar wacana tersebut dihentikan, apalagi setelah Presiden Jokowi secara terang-terangan menolak adanya penambahan masa jabatannya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa ada lima kelompok yang bisa menghentikan atau menggagalkan wacana tersebut.

Pertama adalah Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang kedudukanya berhubungan langsung dengan wacana tersebut. Kedua adalah MPR yang bisa menggagalkan wacana tersebut dengan tidak melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


“Ketiga media massa, keempat civil society dan mahasiswa, dan yang kelima ibu rumah tangga atau emak-emak,” urai Hendri Satrio dalam acara diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Pendiri survei KedaiKOPI ini mengurai bahwa media massa bisa memberi pengaruh ke publik dan pemangku kebijakan bahwa jabatan presiden 3 periode tidak sesuai dengan amanah reformasi.

Sementara kekompakan emak-emak dalam melakukan penolakan akan sulit dibendung oleh siapapun.

“Jadi kalau kelompok-kelompok ini kompak tidak ingin 3 periode, maka nggak akan jadi itu,” tegasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya