Berita

Analis Politik, Hendri Satrio/Net

Politik

Hensat: Pilkada Serentak 2024, Plt Kepala Daerah akan Jadi Terlama di Dunia

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 21:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan umum serentak bakal dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Nantinya pada Pemilu 2024 pemerintah akan melakukan sedikitnya 3 pemiliihan umum yakni pemilihan presiden, legislatif, dan juga kepala daerah.

Pengamat politik Hendri Satrio menerangkan Indonesia akan melakukan rekor sejarah politik di dunia terkait Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah jika pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada 2024 secara serentak.

Sebab, Plt kepala daerah akan menjabat selama 2 tahun. Ia kemudian mencontohkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan selesai masa jabatannya pada tahun 2022.


Dengan demikian, Anies akan digantikan oleh seorang Plt hingga digelar Pemilu 2024.

“Kita punya Plt yang mungkin terlama di dunia. Mas Anies selesai 2022  itu akan kena Plt sama yang 2023. Biasanya cuma tiga bulan empat bulanlah,”  ucap Hensat dalam acara diskusi virtual bertemakan Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan, Rabu (14/9).

“Untuk mempersiapkan Pemilu selanjutnya ini? Lama banget emangnya siapa yang mau jadi Plt itu,” imbuhnya.

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini menambahkan, persoalan yang muncul ke depan yakni siapa yang bakal menunjuk para PLT tersebut dan akan menjadi masalah baru di kalangan masyarakt.

“Siapa yang menunjuk kan jadi menarik kalau yang menunjuk Plt nya pemerintah, apalagi ada basis katanya nanti reshuffle yang terjadi nanti Pak Tito dan Tjahjo Kumolo tukaran tempat itu jadikan RB (Kemenpan) Tjahjo Kumolo jadi Mendagri makin menarik peta politiknya,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya