Berita

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Rakyat Perlu Tutorial dari Pejabat Agar Harta Mereka Juga Bisa Naik Saat Pandemi

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dan para pejabat penyelenggara negara yang mengalami lonjakan harta di tengah pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan tutorial agar rakyat juga dapat sejahtera di saat krisis ekonomi dan kesehatan.

Harapan itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa 70 persen lebih penyelenggara negara mengalami peningkatan harta kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saya kira rakyat bertanya-tanya sekaligus perlu belajar tutorial cara bagaimana menaikkan harta di masa pandemi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).


Menurut Saiful, rakyat harus belajar bagaimana cara mendapatkan harta miliaran, sehingga dapat keluar dari jeratan sulitnya perekenomian bangsa. Jokowi dan para menterinya, bisa saja memberikan tips dan trik cara menaikkan harta selama pandemi.

“Jika hal tersebut dipublikasikan secara luas kepada publik, maka publik bisa tercerahkan dalam pencarian keuangan di masa pandemi Covid-19," katanya

Di satu sisi, Saiful menilai harta para pejabat bertambah drastis saat rakyat mengalami kesulitan adalah hal yang tidak elok.

"Meskipun kurang elok juga bagi saya pejabat justru menambah pundi-pundi pemasukan maupun harta di tengah masyarakat kesulitan dalam pencarian nafkah perekonomian di Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya