Demi Rakyat Afghanistan, UE Terpaksa Harus Buka Komunikasi dengan Taliban

Meski belum sepenuhnya bisa menerima Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku tidak memiliki pilihan selain berbicara dengan kelompok tersebut, mengingat krisis yang saat ini melanda Afghanistan.

Begitu disampaikan Borell saat berpidato di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Selasa (14/9) waktu setempat. Dia juga mengatakan Brussels akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah anggota untuk mengatur kehadiran diplomatik di Kabul.

“Krisis Afghanistan belum berakhir,” kata Borrell, seperti dikutip dari AFP, Selasa (14/9)

“Untuk memiliki peluang mempengaruhi peristiwa, kami tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dengan Taliban,” lanjutnya.

Para menteri luar negeri Uni Eropa telah menetapkan sejumlah syarat untuk membangun kembali bantuan kemanusiaan dan hubungan diplomatik dengan Taliban, yang menguasai Afghanistan pada 15 Agustus lalu, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.

“Mungkin ini murni oxymoron (bertentangan) untuk berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi inilah yang harus kami tanyakan kepada mereka,” kata Borell.

Pada kesempatan yang sama Borrell juga mengatakan kepada anggota parlemen Uni Eropa bahwa blok tersebut harus siap untuk melihat warga Afghanistan mencoba mencapai Eropa seandainya Taliban mengizinkan orang untuk pergi, meskipun dirinya mengaku tidak mengharapkan arus migrasi setinggi pada tahun 2015 yang disebabkan oleh perang saudara Suriah.

Komisi Eropa berencana untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah Uni Eropa dan anggaran bersama sebesar 300 juta euro (setara 355 juta dolar AS) baik tahun ini dan tahun depan untuk membuka jalan bagi pemukiman kembali sekitar 30.000 warga Afghanistan.