Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian/Repro
Belanja pemerintah daerah (Pemda) kembali menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena hingga awal tahun 2021 ini serapannya dinilai pemerintah pusat belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lantas karena hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, menitahkan Pemda untuk meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang kemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Di sisi yang lain, Tito juga meminta kepala daerah mengurangi belanja aparatur yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas
"Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat," ujar Tito dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, secara virtual, Senin (13/9).
Menurut Tito, Pemda bisa belajar dari pandemi Covid-19 untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di mana, anggaran bisa diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.
Sementara, pendanaan untuk aparatur bisa ditekan dengan berinovasi agar bisa beradaptasi dengan situasi pandemi. Sebagai contoh, Tito menyebutkan satu bukti efisiensi biaya aparatur dengan membuat pertemuan secara virtual.
"Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tito berharap anggaran belanja aparatur bisa segera dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing. Misalnya, disebutkan Tito, seperti mengalihkan ke pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam hari.
"Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah," demikian Tito.
