Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Endus Kemungkinan Pejabat yang Hartanya Naik Punya Usaha Sampingan, CISA: Harusnya Fokus Perbaiki Ekonomi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang cukup mencengangkan publik. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah menterinya dilaporkan meningkat drastis harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Henry Mendrofa menilai itu sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari belum stabilnya konsumsi masyarakat.

"Itu menurut saya sebuah anomali ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia agak merosot tapi para pejabatnya semakin meningkat harta kekayaannya," ujar Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).


Namun di sisi yang lain, Henry menduga para pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis karena memiliki sumber pendapatan lain.

"Kita harus memahami bahwa mungkin barangkali dugaan saya mereka punya usaha selain sebagai pejabat," katanya.

Menurutnya, bisnis sampingan yang dimiliki para pejabat bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya harta kekayaan mereka. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang diembannya saat ini sebagai pejabat negara.

"Tapi kalau dilihat dari perspektif pekerjaan mereka mungkin (dugaan punya usaha sampingan) ini rasional. Dan ini yang menjadi catatan untuk pemerintah," imbuhnya.

Meski begitu, Henry memandang seharusnya seorang pejabat negara lebih mementingkan urusan negara ketimbang dirinya sendiri. Apalagi mengingat saat ini Indonesia masih harus mencari solusi dan formulasi untuk bisa keluar dari pandemi beserta dampak ikutannya.

"Terutama untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi kuartal ketiga ini kita tidak tahu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM yang terus diperpanjang," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya