Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Endus Kemungkinan Pejabat yang Hartanya Naik Punya Usaha Sampingan, CISA: Harusnya Fokus Perbaiki Ekonomi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang cukup mencengangkan publik. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah menterinya dilaporkan meningkat drastis harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Henry Mendrofa menilai itu sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari belum stabilnya konsumsi masyarakat.

"Itu menurut saya sebuah anomali ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia agak merosot tapi para pejabatnya semakin meningkat harta kekayaannya," ujar Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).


Namun di sisi yang lain, Henry menduga para pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis karena memiliki sumber pendapatan lain.

"Kita harus memahami bahwa mungkin barangkali dugaan saya mereka punya usaha selain sebagai pejabat," katanya.

Menurutnya, bisnis sampingan yang dimiliki para pejabat bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya harta kekayaan mereka. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang diembannya saat ini sebagai pejabat negara.

"Tapi kalau dilihat dari perspektif pekerjaan mereka mungkin (dugaan punya usaha sampingan) ini rasional. Dan ini yang menjadi catatan untuk pemerintah," imbuhnya.

Meski begitu, Henry memandang seharusnya seorang pejabat negara lebih mementingkan urusan negara ketimbang dirinya sendiri. Apalagi mengingat saat ini Indonesia masih harus mencari solusi dan formulasi untuk bisa keluar dari pandemi beserta dampak ikutannya.

"Terutama untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi kuartal ketiga ini kita tidak tahu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM yang terus diperpanjang," tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya