Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Endus Kemungkinan Pejabat yang Hartanya Naik Punya Usaha Sampingan, CISA: Harusnya Fokus Perbaiki Ekonomi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang cukup mencengangkan publik. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah menterinya dilaporkan meningkat drastis harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Henry Mendrofa menilai itu sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari belum stabilnya konsumsi masyarakat.

"Itu menurut saya sebuah anomali ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia agak merosot tapi para pejabatnya semakin meningkat harta kekayaannya," ujar Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).


Namun di sisi yang lain, Henry menduga para pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis karena memiliki sumber pendapatan lain.

"Kita harus memahami bahwa mungkin barangkali dugaan saya mereka punya usaha selain sebagai pejabat," katanya.

Menurutnya, bisnis sampingan yang dimiliki para pejabat bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya harta kekayaan mereka. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang diembannya saat ini sebagai pejabat negara.

"Tapi kalau dilihat dari perspektif pekerjaan mereka mungkin (dugaan punya usaha sampingan) ini rasional. Dan ini yang menjadi catatan untuk pemerintah," imbuhnya.

Meski begitu, Henry memandang seharusnya seorang pejabat negara lebih mementingkan urusan negara ketimbang dirinya sendiri. Apalagi mengingat saat ini Indonesia masih harus mencari solusi dan formulasi untuk bisa keluar dari pandemi beserta dampak ikutannya.

"Terutama untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi kuartal ketiga ini kita tidak tahu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM yang terus diperpanjang," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya