Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang cukup mencengangkan publik. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah menterinya dilaporkan meningkat drastis harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Henry Mendrofa menilai itu sebagai satu hal yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari belum stabilnya konsumsi masyarakat.
"Itu menurut saya sebuah anomali ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia agak merosot tapi para pejabatnya semakin meningkat harta kekayaannya," ujar Henry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).
Namun di sisi yang lain, Henry menduga para pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis karena memiliki sumber pendapatan lain.
"Kita harus memahami bahwa mungkin barangkali dugaan saya mereka punya usaha selain sebagai pejabat," katanya.
Menurutnya, bisnis sampingan yang dimiliki para pejabat bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya harta kekayaan mereka. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang diembannya saat ini sebagai pejabat negara.
"Tapi kalau dilihat dari perspektif pekerjaan mereka mungkin (dugaan punya usaha sampingan) ini rasional. Dan ini yang menjadi catatan untuk pemerintah," imbuhnya.
Meski begitu, Henry memandang seharusnya seorang pejabat negara lebih mementingkan urusan negara ketimbang dirinya sendiri. Apalagi mengingat saat ini Indonesia masih harus mencari solusi dan formulasi untuk bisa keluar dari pandemi beserta dampak ikutannya.
"Terutama untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi kuartal ketiga ini kita tidak tahu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM yang terus diperpanjang," tandasnya.
