Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net

Dunia

Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan jadi Perdebatan di Jenewa: Washington Tuntut Jaminan Tertulis, Pakistan Minta Lupakan Masa lalu

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 08:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Afghanistan saat ini sangat membutuhkan uluran tangan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang telah melanda negara itu selama beberapa tahun belakangan, dan diperparah sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

PBB memperkirakan, sekitar 606 juta dolar AS yang dibutuhkan Afghanistan saat bantuan asing mulai mengering.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan ia tidak bisa memperkirakan berapa banyak bantuan yang bisa dijanjikan walaupun para pendonor menargetkan 1 miliar dolar AS untuk Afghanistan.


Berbicara selama konferensi donor di Jenewa pada Senin (13/9), Guteres mengatakan perlu mencari sekitar 606 juta AS untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak negara itu.

Warga Afghanistan menghadapi kemungkinan yang paling 'berbahaya', yaitu bertahan hidup di tengah kesulitan kehidupan, menurut Guterres dalam sambutannya.

“Sistem keuangan saat ini sangat terbatas, yang berarti bahwa sejumlah fungsi ekonomi dasar tidak dapat dijalankan,” kata Guterres.

Afghanistan menghadapi kekeringan, pengungsian, dan krisis kemanusiaan bahkan sebelum Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat di Kabul pada pertengahan Agustus. Saat ini, separuh penduduk bergantung pada bantuan, menurut PBB.

Banyak negara telah menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, mereka juga ragu-ragu, khawatir ratusan juta dolar yang disumbangkan akan dikuasai Taliban, yang sejauh ini telah menghancurkan harapan internasional. Taliban telah melanggar janjinya untuk pemerintahan yang inklusif dengan menunjuk tim menteri etnis Pashtun yang semuanya laki-laki dan didominasi oleh garis keras dan teroris.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet, yang juga hadir di Jenewa, menggarisbawahi kekhawatiran Barat. Dia menuduh Taliban melanggar janji baru-baru ini dengan sekali lagi memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah daripada pergi bekerja, menjauhkan gadis remaja dari sekolah, dan menganiaya mantan lawan.

Terlepas dari kekhawatiran itu, Guterres mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan tanpa melibatkan pihak berwenang dalam hal ini kelompok Taliban yang berkuasa.

Untuk itu Guteres menyarankan penting untuk terlibat dengan Taliban pada saat-saat ini.

Washington, lewat perwakilannya menuntut jaminan tertulis dari kelompok militan itu sebagai imbalan atas bantuan kemanusiaan.

"Kata-kata tidak cukup baik. Kita harus melihat tindakan," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield selama konferensi donor, di mana Washington menjanjikan bantuan hampir 64 juta dolar.

Tidak senada dengan AS, China dan Rusia menyatakan bantuan untuk Afghanistan harus dilakukan sepenuhnya untuk kemanusiaan tanpa dibubuhi hal-hal di luar krisis kemanusiaan.  

"AS dan sekutunya memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memberikan bantuan ekonomi, kemanusiaan dan mata pencaharian," kata Chen Xu, duta besar China untuk PBB di Jenewa, sepertidikutip dari Reuters.

Senada Moskow dan Beijing, Pakistan juga membela pemberian bantuan untuk Afghanistan.

"Kesalahan masa lalu tidak boleh terulang. Rakyat Afghanistan tidak boleh ditinggalkan," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi, yang negaranya memiliki hubungan dekat dengan Taliban dan kemungkinan besar akan menanggung beban eksodus pengungsi.

Beijing pekan lalu menjanjikan pasokan makanan dan kesehatan senilai 31 juta dolar AS, dan pada hari Jumat (10/9) mengatakan akan mengirim gelombang pertama 3 juta vaksin virus corona.

Demikian juga Pakistan, mereka telah mengirim makanan dan obat-obatan, dan menyerukan agar aset Afghanistan yang dibekukan di luar negeri dibebaskan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya