Berita

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari/Net

Politik

Nasdem Ingin Kemenkumham Audit Seluruh Lapas di Indonesia

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 07:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) didesak untuk melakukan audit lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh usai insiden Lapas Kelas I Tangerang terbakar beberapa waktu lalu.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Taufik Basari yang tidak ingin peristiwa yang merenggut 47 nyawa warga binaan itu kembali terulang.

“Kami mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh lapas se-Indonesia," tegas pria yang kerap disapa Tobas itu kepada wartawan, Selasa pagi (14/9).


Audit yang dimaksud menyangkut berbagai fasilitas yang ada di lapas. Mulai dari fasilitas keamanan, keselamatan, termasuk juga instalasi listrik, dan standar opersional yang kerap berhubungan dengan terjadinya kebakaran.

Audit ini juga untuk memastikan jika semua fasilitas yang ada di lapas berjalan dengan baik.

"Sehingga, bisa meminimalisir segala bentuk musibah yang bakal terjadi di lapas dan juga sebagai upaya pencegahan,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Nasdem ini berharap tragedi yang terjadi di Lapas Tangerang merupakan yang terakhir. Meski begitu, dia meminta Menkumham dan Dirjen Lapas bertanggung jawab atas musibah tersebut. Sebab, lapas berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan.

“Kalaupun Menkumham mengelak dengan alasan overload atau kelebihan kapasitas, seharusnya tidak menjadi alasan terjadinya kebakaran. Jika pengawasan dilakukan dengan baik,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya